Pemprov akan Perjuangkan Status Kepegawaian Perangkat Desa di Jatim

Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jatim dalam pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jatim di Asrama Haji Surabaya, Selasa (26/12/2017), mengatakan, akan memperjuangkan status perangkat desa.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat, keberadaan perangkat desa sangat dibutuhkan.

Namun selama ini, status kepegawaian mereka belum jelas. Ketidakjelasan status ini mengakibatkan belum adanya standar gaji perangkat desa sehingga antara kabupaten satu dan kabupaten lainnya berbeda.

“Ini yang mereka minta. Saya ingin ikut memperjuangkan status perangkat desa ini, namun tentunya juga harus berdasar kajian mendalam. Baik dari segi akademis maupun teknis lainnya,” ujarnya.

Keterlibatan akademisi dan semua pihak-pihak terkait, kata Gus Ipul, perlu dilakukan berkaitan perlunya penyusunan payung hukum sehingga status perangkat desa di Jawa Timur menjadi jelas.

Kejelasan status bagi perangkat desa ini menurut dia sangat penting demi menunjang peningkatan kinerja perangkat desa untuk menghadapi tantangan di era digital.

Gus Ipul berharap, inovasi pelayanan masyarakat di masa yang akan datang pelan-pelan harus mulai diterapkan di desa, supaya lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.

“Seperti di Banyuwangi, ada smart kampung. Misalnya nanti, ACC (pengurusan dokumen masyarakat) tidak perlu menunggu Kecamatan, bisa melalui perangkat teknologi sehingga cukup di tingkat desa,” ujarnya.

Namun hal itu, kata Gus Ipul harus diimbangi dengan peningkatan kualitas perangkat desa. Cara yang bisa dilakukan, melalui pelatihan-pelatihan atau studi banding ke daerah lain.

“Saya sangat setuju jika antar PPDI ini saling melakukan studi banding, sehingga akan tercipta inovasi dan kreatifitas untuk memajukan desanya,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementrian Desa, masih terdapat desa 78 desa kategori tertinggal di Jawa Timur tersebar di beberapa kabupaten seperti Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang.

Karena itulah, peningkatan kualitas perangkat desa penting dilakukan. Untuk mengatasi hal itu, Gus Ipul mengatakan, Pemprov Jatim melakukan program seperti Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) untuk mengurangi kemiskinan.

Sebanyak 2 ribu perangkat desa di Jatim menghadiri acara pelantikan pengurus PPDI periode 2017-2022 itu. Beberapa di antaranya dari Kabupaten Lumajang, Lamongan, Trenggalek, Sidoarjo, dan Tulungagung.

Hartono selaku ketua PPDI Jatim yang baru saja dilantik mengatakan, pengurus baru PPDI Jatim melaksanakan beberpa program penting di masa yang akan datang.

Salah satunya adalah mengupayakan agar kabupaten di Jatim yang belum memiliki PPDI segera terbentuk.

Sementara, Mujito Ketua PPDI Pusat berharap, semua pengurus PPDI yang di Indonesia tidak menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

“Karena itu adalah amanah yang dibebankan ke kita, karena yang menuntut UU desa lahir adalah kita sendiri (perangkat desa),” katanya.(den/ipg)