Pemerintah Tak Ingin Demo Jadi Tren untuk Menekan

Wiranto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan demonstrasi tren untuk menekan dan menyudutkan pihak lain.

“Bila ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan, tidak perlu harus demo-demo. Itu sesuatu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan,” kata Wiranto kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017), menanggapi demonstrasi FPI di Mabes Polri.

Menurut dia, demonstrasi dalam negara demokrasi adalah hal wajar, namun tidak untuk menyudutkan pihak tertentu.

“Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan seseorang, menjelekkan seseorang, menjelekkan pemerintah, menyudutkan pemerintahan, itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi,” jelasnya seperti dilansir Antara.

Kebebasan berpendapat di muka umum, kata dia, memang dijamin undang-undang, tetapi bukan berarti hak itu digunakan tanpa memperhatikan aturan yang ada.

“Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya dan ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu dilanggar, berhadapan dengan aparat keamanan,” kata Wiranto.

Ia menyayangkan tindakan massa FPI yang berunjuk rasa di Mabes Polri karena masalah bisa dikomunikasikan dengan baik.

“Masyarakat jangan sedikit-sedikit demo karena akan menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Aparat keamanan yang harusnya bisa istirahat malah disibukkan. Seharusnya dikomunikasikan tidak usah ramai-ramai, cukup lima sampai 10 orang. Silakan saja kalau ada yang ingin bertemu dengan saya, pasti akan diterima dengan baik,” ujar Wiranto.

Demo FPI ke Mabes Polri ditujukan untuk melaporkan sejumlah pihak, termasuk Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Di Mabes Polri mereka diterima Brigjen Rikwanto Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri dan Kombes Budi Widjanarko Kepala Pelayanan Markas Polri.(ant/iss/ipg)