Pemerintah pusat menyediakan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk pengadaan komputer pelaksanaan UNBK SMA/SMK.
“Total anggaran Rp45 miliar memang sudah dicover pemerintah pusat. Kami hanya alokasikan monitoring atau pendamping saja. Beberapa sekolah yang belum punya komputer harus melibatkan siswa atau orang tua siswa untuk mendukung UNBK,” kata Suli Daim Wakil ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim.
Kata Suli, dengan dana tersebut pelaksanaan UNBK jauh lebih baik dan anak-anak diharapkan serius serta sungguh-sungguh.
Selain itu, kata dia, dibanding menggunakan pensil dan kertas, dengan pelaksanaan UNBK keamanannya lebih hemat.
“Ujian dengan kertas dan pensil membuat anak-anak down dulu. Tapi sekarang yang paling diandalkan adalah perangkat keras dan lunaknya,” ujar dia.
Pada pelaksanaan UNBK tahun 2016 lalu, lanjut dia, memang ada problem gagalnya koneksi internet di SMA Takmiriyah dan SMK di sekitar Karang Menjangan. Namun saat ini secara teknis sudah diantisipasi oleh PLN dan Telkom.
“Kami sudah lihat koordinasi sudah sangat baik antara Diknas, PLN dan Telkom. Sampai saat ini belum ada laporan gangguan UNBK. Besok kami akan pantau kawasan luar kota Surabaya juga termasuk Lamongan dan Ponorogo,” katanya. (dwi/rst)