Selasa, 26 November 2024

Pemerintah Janji Cegah Kekerasan Terhadap Anak

Laporan oleh Jose Asmanu
Bagikan
Joko Widodo Presiden pada Senin (27/2/2017), menerima kunjungan kehormatan delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan juga United Nations Children`s Fund (UNICEF). Foto: Setpres

Joko Widodo Presiden pada Senin (27/2/2017), menerima kunjungan kehormatan delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan juga United Nations Children`s Fund (UNICEF). Para delegasi tersebut diterima presiden di Istana Merdeka.

Kekerasan terhadap anak menjadi topik yang pembicarakan antara presiden dengan sejumlah anggota delegasi yang diwakili oleh Marta Santos Pais selaku utusan khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tentang Kekerasan terhadap Anak.

Dalam keterangannya, Marta memberikan apresiasinya atas komitmen kuat yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia dalam memosisikan anak-anak di agenda pembangunan berkelanjutan.

“Agenda pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua orang. Kami percaya bahwa anak-anak perlu mendapat perhatian khusus. Dan kami merasa senang dengan prioritas yang diberikan oleh Indonesia untuk mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak,” katanya usai pertemuan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi kekerasan terhadap anak dapat dijadikan contoh utama bagi negara-negara Asia maupun dunia. Oleh karenanya, ia berharap agar Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan program dan upaya yang telah dilakukan tersebut kepada dunia luar.

“Setiap tahun pada bulan Juli ada pertemuan penting di New York untuk meninjau kemajuan dalam agenda pembangunan. Kami berharap pada Juli mendatang akan ada kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan upaya dan visi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan terhadap anak,” ujar Marta.

Lebih lanjut, ia juga membicarakan mengenai pernikahan usia dini yang masih sering ditemukan di Indonesia. Maraknya pernikahan usia dini dinilai berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu. Karena itu, pendewasaan usia pernikahan dan pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi mesti dilakukan.

“Di samping itu, dalam sejumlah kasus sering kali mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal tersebut menjadikan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sedikit dikorbankan,” kata Marta.

Marta sempat menyinggung soal sejumlah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui salah satunya Kartu Indonesia Sehat. Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu investasi berharga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ia pun percaya bahwa model investasi tersebut selayaknya ditiru oleh negara-negara lain dalam mengupayakan kesehatan dan pendidikan anak.

“Itulah mengapa kita ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dapat didengar dan diikuti oleh negara-negara lain. Tak hanya di Asia tetapi juga di seluruh dunia,” ujar utusan khusus Sekjen PBB.(jos/iss/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Selasa, 26 November 2024
28o
Kurs