Pemerintah Akan Wajibkan Tukang dan Kuli Bangunan Punya Sertifikat Keahlian

Pemerintah segera mewajibkan seluruh kuli bangunan, tukang, mandor, maupun arsitek bangunan memiliki sertifikat keahlian. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Jadi dalam undang-undang tersebut, seluruh pekerja konstruksi mulai dari kuli, tukang, mandor hingga arsitek harus memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” kata Gentur Prihantono Ketua LPKJ sekaligus Staf Ahli Gubernur Jawa Timur bidang Ekonomi, di sela-sela seminar konstruksi di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (19/10/2017).

Gentur mengatakan, di Jawa Timur saat ini terdapat 15 ribu tenaga konstruksi pemilik sertifikat keahlian. Padahal jumlah tenaga konstruksi baik itu tukang, kuli, mandor, maupun arsitek, mencapai 750 ribu orang.

“Sertifikasi bagi tenaga konstruksi memang tidaklah gratis karena proses pengujian keahlian dibutuhkan material untuk praktek. Biayanya biasanya sekitar Rp300 ribu,” kata Gentur.

Karenanya, untuk mendorong agar tenaga konstruksi bangunan bisa mendapatkan sertifikat keahlian secara gratis, pemerintah akan melakukan jemput bola dengan mendatangi proyek-proyek konstruksi.

“Nantinya proses sertifikasi akan dibebankan pada pemilik proyek dan menggunakan bahan bangunan yang ada di proyek tersebut sebagai bahan proses pengujian,” ujarnya.

Pemerintah Jawa Timur, kata Gentur, menargetkan pada tahun 2018 mendatang setidaknya akan ada 60 ribu tenaga konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian.

Selanjutnya secara bertahap proses sertifikasi akan terus dilakukan sehingga kelak seluruh tukang dan kuli bangunan yang biasanya bekerja membangun rumah-rumah warga juga memiliki sertifikat.

Selain memastikan kemampuan teknis, sertifikasi ini juga diperlukan untuk membentengi tenaga konstruksi di Indoonesia dari serbuan tenaga konstruksi dari Cina. (fik/den)