Esensinya otonomi daerah diperuntukkan meningkatkan kinerja pemerintahan dan layanan pada masyarakat. Diharapkan Pemda menghasilkan fungsi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik.
Hendro Wardono Pengamat Pemerintahan dan Politik Unitomo mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan otonomi daerah mandek diantaranya faktor politik. Praktek-praktek kepentingan politik menjadikan hubungan antara Pemda dan pemerintah pusat terjadi kendala.
“Ini membingungkan aparat di daerah karena perbedaan pandangan politik, ” kata Hendro pada Radio Suara Surabaya.
Selain itu, hendro juga mengatakan overlaping kewenangan pemerintah pusat dengan daerah juga menjadi hambatan pelaksaan otonomi daerah secara baik.
Salah satu yang harus dilakukan pemerintah agar otonomi daerah berjalan mulus, kata dia, dengan memberikan ruang publik sehingga publik merasa diajak bicara untuk menelorkan kebijakan. Kalau tidak, kebijakan hanya akan menjadi milik pemerintah saja tanpa keterlibatan publik.
“Masyarakat harus terlibat mengawasi kinerja Pemda. Akses informasi harus dibuka, kolaborasi governance,” saran dia.
Selain itu, pemerintah harus membagi misinya, apa yang diinginkan publik dan apa yang diinginkan pemerintah. “Kalau misinya itu nyambung, pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan mulus,” katanya.
Sementara itu, terkait reformasi birokrasi, kata dia, salah satu tekanannya adalah peningkatan SDM.
Ada beberapa karakter yang bukan menonjolkan kebijakannya tapi menonjolkan karakter pemimpinnya. Misalnya di Surabaya, terjadi keseimbangan antara masyarakat dengan pemimpinnya.(dwi/rst)