NU dan Pagar Nusa Pasang Badan untuk Rohingya dan Candi Borobudur

KH Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama M Nabil Haroen Ketua Umum Pagar Nusa, perguruan silat milik NU, berdiskusi intensif dengan Joko Widodo Presiden untuk menyikapi konflik di Rohingya dan dampaknya di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Selasa (5/9/2017), KH Said Aqil Siradj menyampaikan bahwa konflik di Rohingya bukan konflik agama.

“Kita harus menyikapi secara jernih apa yang terjadi pada Rohingya di Myanmar. Umat Islam memang banyak yang menjadi korban, kita turut bersedih. Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antar agama, tidak betul itu. Umat muslim di Indonesia jangan terprovokasi,” kata KH Said Aqil Siradj.

Dalam pertemuan ini, KH Said Aqil Siradj menyampaikan kepada Joko Widodo Presiden tentang pentingnya membantu perdamaian di Rohingnya. Nahdlatul Ulama, ikut andil dalam inisiasi perdamaian, dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU.

Sementara, M Nabil Haroen, Ketua Umum Pagar Nusa, berharap pemerintah RI lebih tegas dan cepat dalam menyikapi kasus Rohingya. “Kita harus membantu dalam rangka kemanusiaan. Apa yang terjadi sangat biadab, apalagi yang tampak seolah-olah konflik antara umat Budha dan Muslim,” ujarnya.

Ini harus dicegah, pemerintah Myanmar perlu bergerak cepat. Kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah Myanmar, kalau perlu Pemerintah Indonesia menarik Dubesnya di Myanmar,” terang Nabil.

Pagar Nusa menyayangkan provokasi kebencian yang menumpangi isu Rohingya. “Provokasi dengan rencana demonstrasi di Candi Borobudur, Magelang, itu salah arah,” tuturnya.

Tidak semua umat Budha itu bersalah dalam kasus Rohingya, pelaku hanya oknum tertentu, kita tidak bisa menggeneralisasi. Pagar Nusa siap mengantisipasi demonstrasi, agar tidak menjadi konflik antar agama di Indonesia. Apalagi, jangan sampai merusak Candi Borobudur sebagai warisan peradaban Nusantara,” ungkap Nabil Haroen.

Pagar Nusa secara cepat mensiagakan barisan pendekarnya di berbagai daerah, berkoordinasi dengan Polri dan TNI, untuk meredam konflik serat menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam kasus Rohingya.

Joko Widodo Presiden dalam pertemuan terbatas ini minta agar PBNU mendukung kebijakan pemerintah dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di Rohingya.(jos/iss/ipg)