Menteri Susi dan Cak Imin Saling Tantang Soal Cantrang

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan menyesalkan ada pihak yang mempolitisasi pelarangan alat tangkap cantrang.

Padahal kebijakan ini dibuat untuk kesejahteraan nelayan dan menjaga sumber daya kelautan.

Politikus diminta tidak mempolitisasi. Ini urusan kedaulatan pangan dan kekayaan alam Indonesia. “Kalau ini berantakan hanya karena politisasi, kasihan masyarakat,” kata Susi dalam di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Jika ada pihak yang tak setuju dengan kebijakannya, kata Susi, sampaikan protes lewat jalur-jalur resmi. Jangan menggulirkan isu yang mengaburkan fakta, membuat gaduh, menghabiskan energi.

Politikus harusnya bersikap negarawan, berpikir untuk jangka panjang, bukan untuk kepentingan jangka pendek saja. Menteri perikanan yang mengaku hanya lulusan SMP, bodoh tapi berpikir jauh ke depan. Orang yang pintar, punya kuasa malah sebaliknya.

Pernyataan Susy ini diarahkan kepada Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Gerbang Tani.

Sebelumnya Muhaimin menyindir sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai menyusahkan kehidupan nelayan.

Muhaimim juga mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional.

Larangan itu dinilai telah merugikan nelayan sehingga berdampak negatif pada hasil tangkapan nelayan di kawasan Pantura.

Menanggapi serangan balik dari Menteri Susi, Muhaimin Iskandar mengatakan supaya tidak menimbulkan polemik, Cak Imin balik menantang menteri perikanan untuk berdialog langsung dengan nelayan.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan Dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets).

Perlawanan Cak Imin terhadap alat tangkap cantrang ini sempat menjadi perhatian presiden dan berjanji akan mencarikan solusi. (jos/dwi)