Mensos Resmikan Layanan Penanggulangan Kemiskinan Trenggalek

Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial, meresmikan Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan bernama Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek, Selasa (18/4/2017).

Gerakan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dan menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan stakeholder di tingkat desa mulai dari RT/RW dan kepala desa yang diharapankan diperoleh data yang lebih valid, tepat dan terbaru.

“Pada prinsipnya sebuah program pemerintah akan sukses apabila ada partnership antara pemda dan pemerintah pusat. Ketika terbangun partnership, ada inovasi, kreasi dan berbagai kearifan lokal maka multiplier effect dari sebuah program akan tercapai,” kata Mensos seperti dalam keterangan pers yang diterima suarasurabaya.net.

Mensos mengungkapkan, program GERTAK sejalan dengan program Kementerian Sosial di bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.

Di bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH), di bidang penanganan fakir miskin ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga dapat disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan di daerah.

Kerja sama dan upaya saling melengkapi inilah yang terus didorong pemerintah pusat agar manfaat program betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dikatakan Mensos, dalam program GERTAK, Pemkab Trenggalek mengajak seluruh stakeholder untuk “melihat ke bawah”, mengetahui dan merasakan kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan kemudian bersama-sama mencarikan solusi masalah sosial masyarakat khususnya kemiskinan.

“Ini bagian dari kegotongroyongan yang terbangun dari seluruh elemen baik sektor swasta, BUMD, relawan, filantropi, dan bahkan seluruh masyatakat Trenggalek yang ternyata melahirkan kekuatan luar biasa,” katanya.

Dikatakan Mensos, melalui Badan Amil Zakat, Pemda Trenggalek setiap bulannya terkumpul Rp400.000.000 dari pegawai pemkab ditambah dana CSR dari berbagai lembaga dan perusahaan swasta, maka proses penanganan PMKS akan cepat tertangani.

“Dalam GERTAK ini saya menemukan hal baru yaitu sodakoh informasi atau infaq informasi. Jadi kalau kita tidak punya uang untuk membantu orang miskin, minimal kita membantu menyampaikan informasi apabila di suatu tempat kita menemukan ada orang terlantar, ada orang kurang gizi, atau sakit dan memerlukan layanan kesehatan,” katanya. (fik/ipg)