Menkopolhukam Antisipasi Kerawanan Pemilu di Papua

Wiranto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan Pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu,” kata Wiranto setelah memberikan pembekalan dalam Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah di Jakarta, Rabu (18/10/2017) seperti dilansir Antara.

Wiranto mengatakan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralisir jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Salah satu insiden pasca-pilkada terakhir adalah konflik usai Pilkada Kabupaten Tolikara, yang berimbas pada demo perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan pemalangan wilayah oleh kelompok pendukung pasangan yang kalah.

Sementara itu, Irjen Polisi Boy Rafli Amar Kapolda Papua mendukung upaya pembentukan tim mediasi yang akan dibentuk Pemprov Papua untuk menangani konflik yang terjadi pascapilkada di beberapa daerah di sana.

“Kami mendukung rencana pembentukan tim mediasi dan berharap agar semua pihak dilibatkan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga konflik yang terjadi tidak hanya ditangani polisi dan dibantu TNI,” kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli di Jayapura, Selasa (17/10/2017).

Selama ini berbagai konflik yang terjadi di Papua, termasuk konflik pascapilkada hanya ditangani aparat keamanan sehingga dengan dibentuknya tim mediasi maka penanganannya dapat dilakukan tim tersebut, harap Kapolda Papua dalam sambutannya pada Rakor Forkompimda dengan tokoh masyarakat dalam rangka evaluasi dan antisipasi perkembangan situasi kamtibmas di Papua yang berlangsung di Mapolda Papua di Jayapura.

Dikatakan, tim mediasi diharapkan dapat segera dibentuk sehingga dapat menangani masalah yang terjadi seperti kasus pemalangan di Tolikara dimana masyarakat sampai saat ini masih melakukan pemalangan di ruas jalan yang melintasi Distrik Minage. (ant/dwi)