
Sekitar 50 orang yang menamakan diri Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak), Senin (18/12/2017) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Berbekal pengeras suara, spanduk serta atribut lain seperti topeng politisi dan rompi warna oranye, mereka menyerukan supaya KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP Elektronik.
Para peserta aksi juga menuntut KPK tidak tebang pilih, dan segera mengusut dugaan keterlibatan tiga orang politisi dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey dan Yasonna Laoly.
Nama politisi yang juga disebut dalam aksi itu antara lain Marzuki Alie mantan Ketua DPR RI dari Partai Demokrat, Melchias Markus Mekeng anggota DPR RI dari Partai Golkar, dan Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri.
“Apakah KPK takut mengusut dugaan keterlibatan politisi PDI Perjuangan yang sekarang berkuasa? Kalau memang KPK benar-benar ingin mengusut tuntas kasus KTP Elektronik, maka harus berani, tidak boleh takut,” ujar Santoso koordinator aksi di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Sesudah menyampaikan tuntutannya dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian, sekitar pukul 12.30 WIB, peserta aksi mulai membubarkan diri.
Sekadar diketahui, ketiga nama politisi PDI Perjuangan tersebut sebelumnya ada pada surat dakwaan tiga terdakwa kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.
Ketiga terdakwa itu masing-masing atas nama Irman dan Sugiharto mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Ganjar, Olly dan Yasonna didakwa menerima suap dari proyek KTP Elektronik waktu masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.
Ganjar yang sekarang menjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah disebut menerima uang sebanyak 520 ribu Dollar AS, lalu Yasonna Menteri Hukum dan HAM 84 ribu Dollar AS, sedangkan Olly Gubernur Sulawesi Utara mendapat jatah 1,2 juta Dollar AS.
Sementara, pada surat dakwaan Setya Novanto, Jaksa KPK tidak memasukkan ketiga nama kader PDI Perjuangan tersebut. (rid/rst)