MPR RI Usul Sosialisasi 4 Pilar Dimasukkan Kurikulum Pendidikan

Abdul Kadir Karding dari FPKB MPR RI mengusulkan agar sosialiasi 4 pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) menjadi kurikulum pendidikan sejak di SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Baik sekolah pemerintah maupun swasta. Sebab, hanya melalui kurikulum, sosialiasi itu akan berjalan efektif dan diamalkan dalam bermasyarakat.

“Sebagai ideologi, 4 pilar MPR RI ini harus menjadi kurikulum pendidikan. Karena memahami nilai-nilai Pancasila, Keindonesiaan, keragaman, kebhinekaan, kearifan lokal itu ya melalui kurikulum pendidikan yang paling efektif,” ujar Karding dalam dialog 4 pilar MPR RI “Efektifkah Sosialiasi 4 Pilar MPR RI?” bersama Tifatul Sembiring Ketua Fraksi PKS MPR RI, dan Effendi Ghazali pakar komunikasi politik UI di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurut Karding yang juga Sekjen DPP PKB ini, sosialiasi itu akan efektif dengan memaksimalkan instrumen media sosial (Medsos) yang dikelola secara sistematis. Seperti isu Pilkada DKI Jakarta, ini menjadi berita nasional karena diberitakan oleh jejaring medsos secara massif.

“Contoh ini bisa dirumuskan untuk sosialiasi sehingga menjadi produk medsos,” kata dia.

Selain itu elit dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh, teladan, dan panutan di tengah krisis teladan sekarang ini. Misalnya gaya hidup yang sederhana, jujur, taat aturan, dan hukum yang berlaku, menghormati orang tua, dan orang yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya.

“Kalau tidak, maka masyarakat akan mengikuti arus globalisasi yang tanpa arah atau kebablasan,” kata dia.

Sementara Tifatul mengatakan, kalau mau belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta, maka harus ada rekonsiliasi dan itu diprakarsai oleh Presiden RI. Sehingga Joko Widodo tidak cukup mengundang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI keenam, tapi juga tokoh yang lain sebagai perekat masyarakat dan mereka yang terlibat dalam perselisihan.

Politisi PKS ini juga mendukung dimasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi.

“Juga, perlu evaluasi dengan model mengumpulkan masyarakat dengan pidato dan semacamnya, karena masyarakat dengan model itu bisa bosan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang lebih kreatif lagi untuk sosialiasi ke depan,” kata dia.

Effendi Gazali menilai sosialiasi selama ini ada yang baik dan ada yang kurang. Karena itu dibutuhkan strategi budaya sama dengan halnya revolusi mental.

“Kalau itu berjalan, maka kita akan mendapat cahayanya dan disitulah indahnya kebersamaan. Seperti halnya dengan orang sakit masuk Rumah Sakit (RS), masih ditanya siapa yang menjamin? Seharusnya, yang menjamin itu 4 pilar,” kata dia.

Kalau contohnya Pilkada DKI kata Ghazali, yang sampai memunculkan banyaknya berita bohong, hoax, fitnah, hate speech dan ujaran kebencian lainnya yang sampai ke luar negeri, justru kita belum menemukan hate speech soal 4 pilar.

“Kalau itu ada dan dikembangkan di medsos, maka itu akan bagus sekaligus untuk sosialiasi 4 pilar. Itulah antara lain yang perlu dikembangkan,” kata dia.(faz/ipg)