Meski BNPB sudah menyatakan proses pencarian korban longsor Ponorogo dihentikan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap meminta pihak kecamatan dan warga setempat untuk bermusyawarah memutuskan yang terbaik bagi korban yang belum ditemukan.
“Sebenarnya sudah diputuskan akan dijadikan kuburan massal di daerah itu, keluarga juga sudah pasrah. Tapi tetap kita minta pihak kecamatan untuk melakukan pendampingan,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (13/4/2017).
Saat ini, sebanyak 25 jiwa memang belum ditemukan dan masih tertimbun longsor. Pencarian terpaksa dihentikan karenanya longsor susulan kerap terjadi di titik pencarian.
Sementara itu, terkait daerah rawan bencana, pemerintah saat ini juga telah menggandeng ITS dan UGM untuk melakukan pemetaan sehingga warga di titik rawan bencana bisa segera direlokasi ke tempat yang aman.
“Untuk yang direlokasi khusus kawasan pemukiman. Saat ini sedang kami dalami daerah mana saja yang rawan untuk segera kami carikan kawasan hunian pengganti,” kata Soekarwo.
Skema relokasi akan meniru relokasi yang saat ini diperuntukkan bagi korban longsor Ponorogo dimana masing-masing rumah akan dibikinkan rumah pengganti tipe 48 dengan nilai bangunan sebesar Rp85.240.000.
Pemerintah provinsi akan menyediakan dana untuk pembangunan rumah dan akan bekerjasama dengan TNI untuk membangunkan rumahnya. Sementara pemerintah kabupaten setempat bertugas mencarikan tanah pengganti. (fik/den)