Lebih dari 400 Ribu Guru Honorer Ancam Mogok Nasional

Sebanyak 439.956 ribu guru honorer (K2) seluruh Indonesia akan akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Yogyakarta untuk memutuskan mogok nasional. Ini dipicu tidak masuknya mereka pada prioritas penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2017.‎

Achmad Baidlowi (Awiek) Anggota Komisi II DPR RI mengatakan, mereka ini sudah mengabdi sebagai guru selama lebih dari 14 tahun dan sudah 9 kali dijanjikan menjadi PNS, namun selalu gagal. Padahal mereka sudah mempunyai SPMP (Standar Pelayanan Minimal Pendidikan) dari Diknas.

Awiek berpendapat, seharusnya ada diskresi, kelonggaran untuk 439.956 guru honorer tersebut. Karena itu, terhadap rencana Mogok nasional tersebut, dia menegaskan bahwa Komisinya mendukung langkah para guru honorer (K2).

“Komisi II DPR semua mendukung,” tegas Achmad Baidlowi dalam dialektika demokrasi “CPNS 2017” bersama Nurbaiti (Guru Honorer DKI Jakarta), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Untuk tahun 2017 ini, kata Wasekjen DPP PPP itu, dibutuhkan 17.928 ribu untuk 61 instansi kementerian dan lembaga (K/L). Yang dia pertanyakan, kenapa 439.956 tenaga honorer tersebut tidak menjadi prioritas? Bahkan pada syarat CPNS itu ada syarat berusia 18 tahun hingga 35 tahun.

“Tenaga honorer usianya diatas 35 tahun. Akibatnya yang berusia 35,6 tahun tak bisa mendaftar CPNS,” ujar Awiek.

Harapan satu-satunya kata Awiek, 439.956 tenaga honorer tersebut harus menunggu revisi UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Hanya saja sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah, meski DPR sudah siap.

Menyikapi hal tersebut, kata Nurbaiti pihaknya bersama 439.956 tenaga honorer akan menyelenggarakan Rakornas di Yogyakarta pada Sabtu hingga Minggu (16-17/9/2017) untuk memutuskan mogok nasional.

“Bagaimana rasanya selama seminggu anak-anak di sekolah tanpa guru honorer,” kata Nurbaiti. “Saya sendiri sudah 14 tahun menjadi guru honorer, tapi sampai hari ini belum juga terealisisasi keinginan saya menjadi PNS. Semua menteri sejak 2004 sampai 2017, termasuk Pak Yuddy Chrisnandi hanya janji-janji manis, tapi pahit di tenggorokan,” tegasnya.(faz/den/rst)