Lapas Perlu Tambahan Pegawai

Minimnya jumlah penjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) di berbagai daerah, merupakan persoalan klasik yang masih dicari solusinya oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai contoh, Lapas Klas IIA Binjai yang dihuni 1302 narapidana, cuma dijaga 6 orang sipir. Kondisi serupa juga terjadi di Lapas Klas IIA Banjarmasin, dimana sekitar 2500 narapidana cuma dijaga 9 orang petugas lapas.

Sri Puguh Budi Utami Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan, penambahan petugas lapas sangat mendesak.

Dan, salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyiasati persoalan itu, adalah merekrut anggota TNI yang sudah mendekati masa pensiun.

“Kami tidak setuju dengan moratorium perekrutan pegawai negeri sipil khususnya untuk lapas, karena jumlah narapidana tiap tahun meningkat, sedangkan pegawai berkurang karena pensiun dan sebagainya,” kata Sri Utami, Sabtu (25/2/2017), di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat.

Sekarang, sambung Utami, pihaknya berupaya menindaklanjuti kesepakatan kerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah, mengenai perekrutan anggota yang sudah mau pensiun.

“Kerja sama itu sudah disepakati tahun 2015, dan sekarang kami menindaklanjuti supaya anggota TNI yang sudah memasuki masa pensiun mau bekerja di lapas. Kami juga menerima pegawai dari Pemda,” katanya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga akan menerapkan kebijakan mempekerjakan kembali pegawai lapas yang sudah masuk masa pensiun, dengan status pegawai honorer.

Di sisi lain, penerapan teknologi juga jadi opsi untuk menyiasati persoalan minimnya pegawai di lapas.

“Dengan menambah peralatan berteknologi mutakhir seperti kamera pemantau, tentu membantu petugas dalam mengawasi seluruh area lapas. Tapi, pasti butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit,” pungkasnya. (rid/fik)