Korupsi Sering Libatkan Aparatur Pemerintah, KPK Dukung Peningkatan Efektivitas APIP

Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pertanyaan itu muncul karena praktik korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah masih sering terjadi.

“‎Kami sudah bicarakan ini dengan Kemendagri untuk memperkuat APIP. KPK melihat APIP itu hampir tidak berfungsi. Dalam Permendagri dan perundang-undangan lainnya, APIP diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah yang tidak punya komitmen baik, tidak berintegritas pasti dia mengangkat inspektorat sesuai selera dia,” kata Alex Marwata di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Dalam tiga bulan terakhir, KPK tercatat sudah melakukan delapan kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), menindaklanjuti indikasi korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah dari berbagai daerah.

Antara lain suap Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, suap kepada Gubernur Bengkulu, kasus suap Pemkab Pamekasan, dan Malang.

Lalu, kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Wali Kota Tegal, Bupati Batubara, dan yang terbaru kasus dugaan suap Direktur PDAM Bandarmasih kepada DPRD Kota Banjarmasin.

Supaya APIP bisa melakukan audit secara profesional, Alex mengatakan KPK sudah memberikan saran melalui surat yang dikirim ke Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri.

KPK menyarankan APIP diangkat secara berjenjang. Misalnya, Inspektorat Pemerintah Kabupaten diangkat oleh Gubernur, lalu Inspktorat Pemerintah Provinsi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. (rid/bid/ipg)