Korlantas Polri menegaskan belum bisa menerapkan sanksi tilang berdasarkan CCTV secara nasional. Sebab, belum ada regulasi nasional yang mengatur denda tilang dibebankan melekat pada pemilik kendaraan.
Ditemui di sela rapat koordinasi Operasi Teknis Fungsi Lantas Kesiapan Operasi Lilin Semeru 2017 di Surabaya, Irjen Pol Royke Lumowa Kepala Korlantas Polri mengatakan, di negara-negara maju memang yang kena sanksi hukum adalah pemilik kendaraan. Kalau di Indonesia regulasi nasional masih melekat pada pelanggar yaitu pengemudinya.
“Di negara-negara maju memang aturannya sanksi dibebankan pada pemilik kendaraan. Kalau di Indonesia belum ada aturannya,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Jumat (13/10/2017).
Terkait beberapa rencana penerapan tilang by CCTV di Surabaya yang beban denda tilang melekat pada pemilik kendaraan, menurut Royke belum bisa diterapkan kecuali memang ada regulasi khusus misalnya Perda dari pemerintah daerah setempat sebagai aturan transisi.
“Secara nasional belum ada aturan. Saya tidak tahu persis kalau di daerah. Kecuali di regulasi perda mungkin ya. Sebab, Undang-undang lalu lintas No 22 atau aturan turunan lainnya apa itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri atau Peraturan Menteri Perhubungan belum mengatur regulasi itu,” katanya.
Royke menegaskan belum akan menerapkan tilang by CCTV secara nasional. Selain biayanya mahal, regulasinya belum ada baik itu di Undang-undang lalu lintas No 22, atau aturan turunannya PP, Perkap, dan Permenhub.
Menurut Royke penerapan pengaturan lalu lintas berbasis IT ini masih panjang, karena dananya cukup besar. Kecuali memang negara berkenan untuk investasi demi ketertiban warganya.
“Belum bisa diterapkan di seluruh polres. Mahal harganya, tapi sebenarnya bisa kalau negara bisa berinvestasi di ranah itu. Mengajak warganya untuk berperilaku tertib di jalan itu juga investasi negara. Karena sifat asli manusia itu bisa dideteksi saat di jalan. Apakah orang itu arogan, sabar atau apa saja itu bisa dilihat saat di jalan,” katanya. (bid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
