KPK Klaim Cegah Kerugian Negara Rp2,6 Triliun Sepanjang 2017

Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, sepanjang tahun 2017 komisi yang dia pimpin berhasil mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sebanyak Rp2,67 triliun.

Pencegahan KPK tahun 2017, menurutnya fokus pada tujuh sektor. Antara lain sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, serta sektor pendidikan.

“Pencegahan yang ofensif di tahun 2017 terhadap tujuh sektor strategis itu berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara,” ujarnya dalam paparan Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

Dari upaya pencegahan, kata Agus, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari laporan gratifikasi, penyelamatan aset barang milik negara Kementerian Kesehatan, koordinasi dan supervisi dengan PT Kereta Api Indonesia, peningkatan PNBP kehutanan, dan peningkatan PNBP Minerba.

“PNBP dari sektor Kehutanan meningkat Rp1 triliun dibanding tahun lalu, menjadi Rp3,4 triliun di tahun 2017. Peningkatan tersebut didapat setelah KPK mengawasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016,” ujarnya.

Di sektor Minerba, ada peningkatan PNBP per Oktober 2017 sebesar Rp1,1 triliun. Sementara di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp13 triliun.

Agus menambahkan, KPK juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI mengintegrasikan data dan informasi pajak. Dengan begitu, Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebanyak Rp3,2 triliun.

Kemudian, melalui koordinasi dan supervisi, KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan.

“Tahun ini, KPK membantu Kemenkes menyelamatkan aset tanah seluas 18 Ha senilai Rp374 miliar yang dikuasai oleh pihak lain sejak tahun 1977,” kata Agus.

Selain itu, KPK juga mendorong PT KAI untuk membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra, serta memaksimalkan perolehan pendapatan terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga.

Dari hasil koordinasi dan supervisi hingga Oktober 2017, ada delapan mitra yang telah bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai total Rp78 miliar.

Sedangkan, tujuh mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar.

Sekadar diketahui, seluruh kegiatan KPK tahun 2017 menggunakan anggaran dari APBN murni sebanyak Rp849,5 miliar. Anggaran yang terserap sebanyak Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen. (rid/den/rst)