KPK Dampingi 9 Pemprov Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Sehat

Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, selain melakukan penindakan, pihaknya juga berupaya mencegah terjadinya korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam memperbaiki sistem pemerintahan, dengan melakukan pendampingan di sejumlah pemerintah provinsi.

“Awalnya, ada 3 provinsi yang didampingi KPK, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Banten. Lalu, ada 3 daerah otonomi khusus, Aceh, Papua dan Papua Barat,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Dalam perjalanannya, lanjut Alexander, ada 3 provinsi lagi yang minta didampingi KPK supaya proses pembangunan di daerahnya bersih dari korupsi, yaitu Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

“Jadi, total KPK melakukan pendampingan terhadap 9 provinsi dalam Program Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi,” ujarnya.

Dalam proses pendampingan, KPK mendorong 9 provinsi tersebut untuk memperbaiki sistem khususnya tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan mendorong daerah untuk mengadopsi sistem terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan penguatan aparat pengawasan internal (inspektorat).

KPK menilai tiga program berbasis elektronik terbaik, pertama dari Jawa Barat di bidang perencanaan anggaran, PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan.

“Dari Pemerintah Kota Surabaya, KPK mendorong aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan,” kata Alex.

Sedangkan untuk aplikasi terpadu, KPK mendorong daerah mengadopsi sistem yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (rid/ipg)