Jelang Pilkada Serentak, Lebih dari 96 Persen Penduduk Sudah Rekam KTP-e

Rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi-KIP Aceh di Seluruh Indonesia berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/11/2017) malam.

Rapat ini bertema Pengukuhan Kesiapan KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, dan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Arif Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan komisioner KPU RI lainnya hadir di acara ini. Turut hadir pula Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Selain itu, beberapa perwakilan dari anggota DPR RI juga hadir.

Tjahjo Kumolo Mendagri mengatakan, Senin ini Kemendagri telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) ke KPU RI.

“Secara prinsip, ada 260 juta sekian jiwa penduduk Indonesia, yang sudah ada NIK-nya. Besok mungkin kalau ada waktu Pak Dirjen kami menyampaikan,” ujarnya dalam paparan di acara itu.

Menjelang Pilkada, kata Tjahjo, pemenuhan data DP4 oleh Kemendagri untuk KPU RI dilakukan dalam situasi proses hukum dugaan Korupsi KTP-e.

“Setiap hari, ada staf kami yang diperiksa, satu jam, dua jam, bahkan ada yang sampai sembilan jam di KPK. Bolak-balik dipanggil,” katanya.

Meski demikian, Mendagri memastikan sudah ada 178,5 juta penduduk, atau 96,4 persen dari total jumlah penduduk, yang sudah melakukan perekaman KTP-elektronik.

Mendagri berharap, pemerintah juga pro aktif mendorong warganya agar melakukan perekaman KTP-elektronik. Misalnya dengan menjemput bola ke warga.

“Sebagian besar sudah dilakukan di Jatim. Setiap hari orang naik motor ke RT/RW menanyakan siapa yang belum melakukan perekaman,” katanya.

Perekaman ini, menurutnya, mengalami kesulitan di kota-kota besar. Terutama warga yang tinggal di rumah mewah dan di apartemen.

Padahal menurutnya, saat ini masih ditemukan data ganda, yang dicatat oleh Tjahjo Kumolo, jumlahnya sekitar satu juta jiwa.

Sementara, berkaitan ketersediaan blangko KTP-e, Cahyo Kumolo mengatakan, pencetakan blanko itu sudah selesai.

“Sudah teken kontrak. Kemarin Perum PNRI bilang, kenapa tidak melakukan penunjukan langsung saja. Itu yang kami menolak,” ujarnya.

Namun Tjahjo Kumolo mengakui, untuk pendistribusian blangko ini ke berbagai daerah di seluruh Indonesia tidak bisa dilakukan secara langsung tuntas. Harus bertahap.(den)