Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan atas inovasi pembiayaan pembangunan melalui skema Public Private Partnerships (PPP), pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Public Private Partnerships (PPP) adalah salah satu skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang menjadi tumpuan dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan, penerimaan dari negara dan APBD tidak bisa dipastikan untuk membiayai begitu luasnya program pembangunan. Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat terobosan baru terhadap pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.
“Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama investasi,” kata Gubernur Jatim.
Pakde Karwo sapaan Soekarwo mencontohkan salah satu penyelesaian pembangunan dengan skema PPP dilaksanakan di proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
“Kalau dibiayai oleh badan usaha, per meter kubiknya Rp7.000 tapi dengan skema efisiensi pemerintah dan badan usaha, per meter kubiknya bisa kita turunkan sampai Rp2.400. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat berpenghasilan rendah dapat aliran air bersih dari PAM Umbulan sebanyak 1,3 juta kubik dari Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya,” ujarnya.
Selain PAM Umbulan, proyek lain yang pembiayaannya dilakukan dengan skema PPP adalah pembangunan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, Pelabuhan Probolinggo dan Tol Menganti-Gresik di ruas Krian-Gresik dan Legundi-Gresik melalui pembiayaan Sarana Multi Infrastruktur.(jos/iss/ipg)