Happy Gunawarman, Ketua DPD REI Jawa Timur mengatakan, pihaknya tahun ini menargetkan bisa merampungkan pembangunan 25 ribu unit rumah sejahtera tampak (RST) yang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.
“Untuk sektor non formal ini, Februari kemarin Bank BTN (Bank Tabungan Negara), sudah melaunching KPR Mikro untuk pekerja sektor informal, atau untuk mereka yang bukan PNS atau pekerja pabrik atau kantoran yang tidak memiliki slip gaji bisa mengambil rumah ini,” kata Happy, usai bertemu dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur, Senin (6/3/2017).
Menurut Happy, dengan program KPR Mikro ini, maka pekerja sektor informal bisa dengan mudah mendapatkan rumah RST ini tanpa harus takut karena persyaratannya tidak memerlukan slip gaji atau gaji pasti bulanan.
Proses pembayaran untuk KPR Mikro ini juga cukup mudah karena bisa dibayarkan harian, mingguan atau bulanan menyesuaikan kemampuan warga yang menginginkan memiliki rumah namun tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Jadi saat ini pekerja sektor informal seperti para pedagang kaki lima bisa dengan mudah memiliki rumah layak dan murah,” ujarnya.
Karenanya, bagi pekerja di sektor informal ini seperti pedagang bakso, pedagang soto, serta pedagang-pedagang kecil lainnya bisa segera menghubungi BTN untuk menanyakan detail program ini serta mencari tahu lokasi rumah yang bisa dibeli dengan KPR Mikro ini.
Menurut Happy, sebanyak 25 ribu RST yang disediakan oleh pengembang nantinya merupakan rumah yang cukup layak karena memiliki dua kamar, tipe 36 dan memiliki luas tanah 60 meterpersegi.
Sedangkan bagi pekerja formal namun dengan penghasilan yang pas-pasan, maka RST ini juga bisa dimiliki karena harganya sangat terjangkau hanya Rp123 juta, dengan kenaikan harga 5-7 persen per tahun. RST ini dikenakan DP satu juta rupiah dengan angsuran Rp800 ribu per bulan selama 15 tahun.
Sementara itu, target 25 ribu unit RST tahun 2017 ini, sama seperti tahun lalu. Namun pada tahun 2016, REI hanya bisa merampungkan pembangunan sebanyak 8 ribu unit karena terkendala beberapa perizinan di kabupaten/kota.
Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur sendiri menyambut baik rencana REI ini dan berjanji akan minta kabupaten/kota untuk lebih mempermudah perizinan. “Dulu izin itu sampai satu tahun, tapi saat ini saya bisa menjamin izin maksimal 44 hari, karena sebenarnya saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah nomor 64 yang memangkas perizinan dan ini tinggal dijalankan saja,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul berharap, program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah keluarga yang belum memiliki hunian sehat yang ada di Jawa Timur. (fik/ipg)