Hitungan Gaji GTT-PTT Akan Disampaikan ke Gubernur Jatim

Dinas Pendidikan Jawa Timur pada Kamis (24/8/2017) berencana menyampaikan ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait perhitungan gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di wilayah itu yang sebelumnya telah mereka susun.

Saiful Rachman Kepala Dinas Pendidikan Jatim di Surabaya, Rabu (23/8/2017) menuturkan dalam perhitungan yang mereka buat setiap daerah akan memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Misalnya Surabaya yang ditaksir mencapai Rp137 ribu per jam. Sedangkan Magetan taksirannya Rp57 ribu per jam.

“Surabaya paling tinggi. Jika diakumulasikan dengan 24 jam mengajar, maka penerimaan gaji GTT sekitar Rp 1,6 juta sampai Rp3 juta,” tutur Saiful seperti dilansir Antara.

Perhitungan standar gaji, dijelaskan Saiful berdasarkan tiga pertimbangan. Di antaranya ialah honor pokok, indeks kemahalan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dari jumlah tersebut akan ditemukan standar gaji per jam dan dikalikan jumlah jam mengajar.

“Untuk honor pokoknya ini akan sama semua daerah. Tapi tetap adil karena ada perhitungan indeks kemahalan dan UMK,” kata Saiful.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu menegaskan, serangkaian perhitungan tersebut masih merupakan kalkulasi awal. Sebab, persetujuan tetap ada di tangan Gubernur yang selanjutnya akan diusulkan menjadi Peraturan Gubernur.

Selain itu, pemberian gaji dari APBD Jatim ini juga tergantung pada kekuatan anggaran yang ada.

“Ada dua alternatif, pertama menggaji GTT-PTT secara keseluruhan dan kedua memberikan subsidi gaji yang kemudian ditambah dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” tutur Saiful.

Jika seluruh beban gaji GTT akan ditanggung provinsi, Saiful memperkirakan besaran nilai anggaran yang harus dialokasikan mencapai Rp150 miliar dalam setahun.

“Standar gaji yang kita hitung masih untuk pembayaran gaji GTT. Sementara untuk PTT masih akan dihitung lagi kebutuhannya,” ujar dia.

Saat ini, jumlah GTT-PTT SMA/SMK di Jatim mencapai 3.000 orang. Mereka akan kembali diverifikasi berdasar lama kerja, usia dan program studi yang linier sebelum diterbitkan SK dari Sekdaprov Jatim. (ant/dwi/rst)