Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mengatakan, jika pemerintah desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik, maka akan rawan dikorupsi oleh elite lokal yang sarat dengan kepentingan pribadi.
“Sehingga, kepala desa yang terjerat kasus dana desa dan yang akan masuk penjara, jumlahnya semakin banyak,” kata Muhaimin.
Niat awal dana desa itu ditransfer Menteri Keuangan langsung ke desa, supaya dana desa itu bisa segera digunakan.
“Karena ada orang lain yang memaafkan keterbatasan kepala desa memahami pengelolaan anggaran, mengakibatkan dana desa ini tidak tepat sasaran. Contohnya di Pamekasan,” katanya di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, dalam siaran persnya mengatakan pengawasan dana desa telah dilakukan komprehensif sesuai skenario dan strategi pengawasan dana desa yang diatur Undang-Undang Desa.
Catatan Mendagri, dari 74.910 desa yang menerima dana desa, terdapat kurang dari 500 desa yang mengalami permasalahan.
Sementara ICW mencatat ada sekitar 62 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Desa dengan melibatkan 61 kepala desa atau aparatnya dengan nilai kerugian negara Rp10,4 miliar.(jos/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
