Generasi Bangsa dan Pemerintah Perlu Kembangkan EBT

Ancaman global terbesar saat ini adalah ketersediaan air, energi, dan pangan. Bertambahnya penduduk menandakan semakin bertambahnya pengguna sumber daya air, energi, dan pangan yang menimbulkan defisit sumber daya.

Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. mantan Menteri ESDM sebagai keynote speaker Seminar Ketahanan Energi dengan topik: Dinamika Energi Global dan Ketahanan Energi: Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Selasa (14/3/2017) mengatakan itu, di Auditorium A 301 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Purnomo menambahkan bahwa dunia saat ini sangat bergantung minyak bumi, sementara cadangan minyak bisa habis kapan saja. Dengan pemikiran inilah mantan Menteri ESDM periode 2009-2014 mengajak pemerintah, generasi penerus bangsa melalui dunia pendidikan mengembangkan potensi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Soal ketahanan energi, lanjut Purnomo berarti berbicara konsep ketahanan nasional dan geopolitik Indonesia. Melalui ketahanan energi, negara mampu merespon dinamika perubahan energi global dan mampu menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar, sehingga terjadi kemandirian energi.

“Pertama, jaminan pasokan energi seperti energi fosil yang nantinya berkembang menjadi EBT. Kedua, akses terhadap energi berdasarkan letak geografis Indonesia, ketiga yaitu harga keekonomian energi yang diwujudkan melalui pemberian subsidi langsung dari pemerintah misalnya seperti mensubsidi LPG 3kg, dan mensubsidi BBM jenis solar,” ujar Purnomo.

Keempat, lanjut Purnomo, adalah memanfaatkan energi EBT yang nantinya akan dikembangkan menjadi energi pilihan terakhir yaitu Nuklir. Dan selanjutnya adalah implementasi keempat hal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan perubahan energi.

Menurut Undang-undnag Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, potensi penggunaan Energi Baru adalah berasal dari Nuklir, Hidrogen, Coal Bed Methane (CBM), Liquified Coal dan Gasified Coal, sementara Energi Terbarukan berasal dari panas bumi, Bioenergi, tenaga surya dan hidro.

“EBT memang harus dikembangkan kedepannya, jika dikembangkan, maka intervensi dari pemerintah itu penting. Karena jika EBT bersaing dengan non EBT seperti bensin, batu bara, atau pipa gas yang sudah jelas ada lebih dulu pasti penggunaan EBT kalah. Kalau market EBT tidak jalan maka harus ada intervensi ekonomi seperti penerapan kebijakan harga instrumen ekonomi yang efektif dan non ekonomi seperti penerapan pajak,” kata Purnomo.

Sementara itu, ditambahkan Dwi Harry dari Dewan Energi Nasional mengenai potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), bahwa hingga saat ini masih sangat sedikit dilirik baik pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk digunakan.

“Padahal total Energi yang di dapat dari PLTA, PLTM, tenaga surya, angin, energi laut, dan panas bumi yang dihasilkan sebesar 443,2 GW, namun hanya 8,80 GW saja yang digunakan dan itu hanya 2 persen dari potensi yang ada. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Dwi Harry.

Dr. Ir. Saleh Abdurrahman dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa pemerintah punya rencana strategis mengendalikan volume dan subsidi BBM.

“Pertama, meningkatkan penegakan implementasi Peraturan Pemerintah ESDM Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran,” ujar Saleh Abdurrahman.

Kedua, tambah Saleh Abdurrahman adalah meningkatkan program konversi BBM ke gas, meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan terakhir yaitu sosialiasi penghematan energi yang dilakukan terus menerus baik ke sektor rumah tangga, transportasi, industri, dan komersil.

“Untuk mewujudkan pembangunan energi yang berkeadilan, pemerintah menerapkan subsidi energi yang lebih adil dan tepat sasaran, dan menjaga iklim investasi sektor ESDM,” kata Saleh Abdurrahman menutup seminar nasional, Selasa (14/3/2017).(tok/ipg)