Demi Perbaikan Tata Kelola, BNP2TKI Koordinasi dengan KPK

Nusron Wahid Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumat (3/2/2017) siang mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan kedatangan Nusron, rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK, untuk memperbaiki tata kelola TKI, khususnya menekan biaya pelayanan TKI akibat pungutan liar.

“BNP2TKI kan punya kerja sama dengan KPK dalam rangka memperbaiki tata kelola. Ada beberapa isu yang tadi kami bahas. Isu pertama, soal moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta.

Walaupun moratorium masih berlaku, lanjut Nusron, pengiriman TKI ke negara Arab ternyata masih berlangsung lewat jalur ilegal.

“Karena masih ada pengiriman, artinya ada potensi korupsi. Makanya itu yang akan kami cari bersama pihak berwenang termasuk KPK,” tegasnya.

Isu kedua, adalah soal banyaknya tenaga kerja ilegal yang berangkat ke Malaysia dan Singapura. Isu ketiga, soal tingginya biaya yang dibebankan kepada TKI.

“Soal tingginya biaya pelayanan ini, kami coba mengusut apakah ada pungli si situ?” ujarnya.

Isu keempat adalah membahas rencana pembukaan kantor one stop service di kantong-kantong TKI.

“Sudah kami tetapkan ada 24 kabupaten/kota supaya TKI yang​ mau mengurus dokumen untuk ke luar negeri cukup satu pintu, supaya lebih efisien dan hasilnya optimal,” kata Nusron. (rid/iss/ipg)