DPR Bangun Pusdiklat Agar Tidak Ada Lagi Rapat di Hotel

DPR sudah siap membangun Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di area Wisma Kopo, Bogor, Jawa Barat. Nantinya bangunan Pusdiklat tersebut selain dipakai untuk pendidikan dan latihan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI dan Tenaga Ahli anggota DPR, bisa juga dipakai untuk rapat-rapat anggota dewan.

Setya Novanto ketua DPR RI dan semua pimpinan Komisi serta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau lokasi yang akan dibangun Pusdiklat tersebut. Lokasi berada di area Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor Jawa Barat.

“Tentu saya ajak semua pimpinan Komisi dan BURT dibawah Pak Fahri (Fahri Hamzah) sebagai pimpinan tim ketua reformasi dalam pembangunan sarana dan prasarana,” ujar Novanto saat meninjau lokasi yang akan dibangun Pusdiklat DPR RI, Senin (3/4/2017).

Menurut Novanto, selain untuk DPR dan Kesetjenan, Pusdiklat ini nanti juga bisa dipergunakan untuk DPRD seluruh Indonesia.

“Ini memang betul-betul kita rencanakan sejak awal, Alhamdulillah kita bisa lihat bersama karena kita memang perlu sekali untuk bisa melakukan pembangunan pendidikan dan juga pelatihan yang diharapkan oleh semua, bukan hanya DPR, Kesetjenan dan Badan, tetapi juga DPRD seluruh Indonesia,” kata dia.

Kata Novanto, di tempat Pusdiklat inilah kualitas Tenaga Ahli (TA) anggota DPR akan ditingkatkan. Untuk itu, Diklat ke depan tidak akan lagi di hotel-hotel dan bermewah-mewah.

“Di sinilah kita akan tingkatkan kualitas, karena ada 5.000 Tenaga Ahli yang harus kita perdalam mengenai kewajiban-kewajiban dilaksanakan di dalam membantu kegiatan dewan, karena memang dari pada di hotel-hotel bermewah-mewah maka kita cukup dilakukan disini, apalagi sarana prasarana sudah memadai dan akreditasi sudah bisa ditingkatkan menjadi pusdiklat,” kata Novanto.

Novanto menegaskan, Pusdiklat dibangun supaya kualitas dari pada dewan ini juga bisa meningkat, dan rapat-rapat pansus maupun panja bisa dilakukan di sini.

Anggarannya sendiri menurut Novanto sedang dirancang, dihitung estimasinya, dievaluasi kembali dan ditekan supaya biayanya tidak mahal tapi berfungsi secara baik dan layak.

“Karena situasi sekarang tentu kita sesuaikan dengan keuangan negara kita yang ada. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan berapa biayanya,” ujar dia.(faz/ipg)‎