Belajar dari Pemkot Surabaya, Mabes Polri Ingin Terapkan Sistem Pengawasan Kinerja Berbasis TI

Brigjen Pol Eko Indra Heri Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri bersama beberapa rekannya berkunjung ke Balai Kota Surabaya ditemui Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, Selasa (7/3/2017).

Tujuannya, untuk mempelajari sistem tata kelola kota berbasis teknologi informasi (TI) yang telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya sejak lama.

Mabes Polri, kata Indra, hendak menerapkan sistem pengawasan kinerja anggotanya berbasis TI. Untuk ini, Polri mengunjungi beberapa daerah yang telah menerapkan sistem TI dengan baik, termasuk Surabaya.

“Kami sudah ke Pemkot Jakarta, sekarang ke sini. Sistem yang dikembangkan Surabaya ini baik deh. Tapi kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan internal kami,” katanya.

Dia mengatakan, Mabes Polri terkendala cakupan wilayah yang lebih luas dengan jumlah personel Polri dari Sabang sampai Merauke, mulai dari personel Mabes Polri hingga Polsek dan Pos Polisi.

“Kami sedang mencoba memperbaiki sistem manajemen kinerja sehingga kami banyak cari perbandingan. Salah satunya ke Surabaya ini,” ujarnya.

Terutama yang menjadi fokus perbincangan Mabes Polri dan jajaran Pemkot Surabaya adalah e-performance, sebuah sistem TI untuk menilai kinerja pegawai negeri sipil.

“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja kepolisian. Memang lebih kompleks, karena mereka se-Indonesia. Dulu memang kami berat saat awal penyusunan. Sekarang sudah lancar,” jelas wali kota.

Menurut Risma, e-performance punya banyak keunggulan dalam menentukan penilaian kinerja pegawai. Beberapa kali Risma melakukan tes offline, kata dia, hasilnya hampir sama dengan e-performance.

“Hasil psikotes dan juga hasil analisa. Urutannya persis,” kata wali kota.

Perlu diketahui, e-performance telah diterapkan di lingkungan Pemkot Surabaya sejak awal Risma menjabat Wali Kota Surabaya pada 2010 silam.

Pada fungsinya, untuk penilaian kinerja, e-performance bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan Inspektorat hingga pertimbangan dalam pemberhentian PNS.(den/ipg)