BNP2TKI Siapkan Pelayanan Terpadu Satu Atap di 24 Kabupaten dan Kota

Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berupaya memperbaiki layanan kepada calon tenaga kerja yang ingin ke luar negeri.

Salah satu program yang akan diberlakukan tahun 2017 adalah pelayanan terpadu satu atap, supaya calon TKI ke luar lebih mudah mengurus dokumen.

Nusron Wahid Kepala BNP2TKI mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan ada 24 unit pelayanan terpadu satu atap di kabupaten/kota.

“Kami akan lakukan supervisi bersama Pemda mengimplementasikan one stop services pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di 24 kabupaten/kota. Di Jawa Barat ada 9, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau,” kata Nusron di Jakarta, Jumat (3/2/2017).

BNP2TKI, lanjut Nusron, juga ingin mengurangi waktu pengurusan dokumen sehingga mengirit biaya. Dengan menggandeng KPK, diharapkan tidak ada lagi pungutan biaya yang tidak semestinya (pungli).

Berdasarkan data Migrant Care tahun 2016, setiap hari terdapat 800-1000 TKI yang hilir-mudik di Bandara Soekarno-Hatta, dan lebih dari 45 persen dari jumlah tersebut mengalami pemerasan, setiap harinya.

Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant Care menduga, pemerasan TKI melibatkan banyak institusi, karena pemulangan TKI dikelola banyak pihak, antara lain Polisi, TNI, Angkasa Pura, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta perusahaan swasta. (rid/bid/ipg)