RUU Tapera Segera Kelar, Rakyat Kecil Bakal Mudah Punya Rumah

Jika kelak diberlakukan, UU itu akan memudahkan rakyat untuk memiliki rumah.

Menurut Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Pansus RUU Tapera, hingga saat ini proses pembahasan RUU itu sudah selesai 85 persen. Substansi-substansi utama yang menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah diselesaikan dan tinggal menunggu kerja Tim Perumus (Timus) draf akhir RUU Tapera.

Politikus Golkar itu mengatakan, pembahasan RUU Tapera yang singkat menjadi bukti sejarah keberanian Joko Widodo Presiden Joko dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan perumahan. Sebab, RUU Tapera yang sebenarnya pernah dibahas pada periode pemerintahan sebelumnya di bawah SBY Presiden, ternyata tak bisa diselesaikan.

Namun, kondisi berbeda terjadi di era Presiden Jokowi. “Baru di bawah kepemimpinan Jokowi akhirnya komitmen pemerintah terwujud,” kata Misbakhun pada Seminar Housing Editors Club “Membedah RUU Tapera: Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Murah vs Peran Manajer Investasi” di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC I, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ia menargetkan RUU Tapera pada akhir bulan ini sudah tuntas dibahas. ?Dan akhirnya cita-cita untuk mempunyai UU yang kuat, yang melindungi hak rakyat memperoleh perumahan dan pembiayaan dengan dana murah sebentar lagi akan terwujud,” tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, RUU Tapera kelak akan menjamin peningkatan akses masyarakat dalam pemilikan rumah. Pasalnya, RUU itu akan memberikan landasan hukum bagi upaya menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
‎
Hal ini jelas sejalan dengan visi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di poin Nawacita itu ditegaskan bahwa program itu akan dilaksanakan dengan program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

“Apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah murah, sebentar lagi terwujud. Dan, ini akan menjadi sejarah baru bangsa Indonesia,” ujar Misbakhun.

Di RUU itu juga iatur soal hak setiap warga negara Indonesia yang bekerja atau yang bekerja mandiri wajib menjadi epserta Tapera. Syaratnya, berpenghasilan di atas upah minimum dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin saat mendaftar.

Nantinya akan ada iuran yang disetor oleh pemberi kerja dan karyawan, mirip seperti prinsip jaminan sosial tenaga kerja. Pemupukan dana Tapera akan dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah, dimana peserta bebas menentukan pilihan.

Semua kegiatan itu akan dikelola oleh badan khusus bernama Badan Pengelola (BP) Tapera yang akan beroperasi dua tahun sejak UU Tapera diundangkan. BP Tapera itu akan dilebur dengan Bapertarum-PNS yang selama ini mengelola dana perumahan milik Pegawai Negeri Sipil.

Pada kesempatan itu, Misbakhun juga menjawab keberatan lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait iuran perumahan bagi karyawan. Ia bisa memahami keberatan itu dan berjanji akan mengajak Apindo membicarakannya untuk mencapai kata sepakat soal besaran iuran perumahan bagi karyawan yang ditanggung perusahaan.

“Tapi yang mau saya tegaskan, harus ada solusi soal penyediaan rumah murah bagi rakyat. Tugas utama negara menyediakan itu harus dijalankan. Itu harus kita sepakati dulu,” tegasnya.

Kata dia, ada beberapa mekanisme yang bisa diusulkan sehingga Pengusaha tak keberatan membayar iuran perumahan karyawan itu. Misalnya, insentif perpajakan dan atau perbaikan poin kredit sehingga akses kredit bunga murah lebih mudah bagi pengusaha yang membayar iuran perumahan karyawan dengan baik.

Dalam kesempatan sama, Maurin Sitorus Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, mengatakan, BP Tapera tidak dapat dipailitkan. Dengan demikian ana peserta akan benar-benar aman.

“Ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. RUU ini akan memastikan akses keuangan terkait isu kepemilikan rumah,” tegasnya.

Dalam draf awal RUU Tapera, besaran iuran, adalah 2,5 persen dari gaji pekerja, dan pemberi kerja 0,5 persen. Namun dalam pembahasan, diputuskan bahwa besaran iuran diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.(faz/ipg)