Usul Tahun Depan Ada Mudik Bersama Karyawan DPR

Pemerintah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran. Menanggapi hal tersebut, Winantuningtyastiti Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI minta dukungan kepada pimpinan DPR RI untuk tahun depan bisa menyelenggarakan mudik bareng.

Menurut Win, selama ini, PNS di lingkungan DPR RI selalu mengunakan mobil pribadi, sehingga kalau mudik bareng bisa terselenggara, maka akan bisa mengurangi kemacetan di jalan.

“Momentum halal bi Halal ini, saya gunakan untuk minta dukungan ke bapak pimpinan agar tahun depan karyawan di. DPR bisa mudik bersama karena, aturan dari kementerian PAN, PNS tidak boleh menggunakan mobil operasional, dan tidak boleh cuti setelah libur bersama,” ujar Winantuningtyastiti saat pidato sambutan halal bi Halal antara Setjen DPR RI dan Pimpinan DPR di gedung Nusantara, Rabu (13/7/2016).

Dengan izin pimpinan (DPR), kata dia, akan bisa diselenggarakan mudik bersama tahun depan di titik-titik seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, maupun Jawa Timur yang akan banyak membantu.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen DPR RI juga menyampaikan kalau hari pertama masuk tanggal 11 Juli 2016 lalu, tidak ada PNS DPR yang bolos. Hanya ada beberapa yang telanjur cuti dan izin tertulis.

Soal larangan cuti setelah lebaran, kata Win, surat edaran MenPAN itu terlambat karena keluar 3 hari sebelum libur lebaran. Sementara yang mengajukan cuti sudah jauh hari sebelum surat edaran itu keluar. Selain itu, para PNS ini juga sudah memesan tiket beberap bulan sebelumnya.

“Dari 1.337 PNS, hadir 942, yang 44 izin tertulis 339 cuti karena telanjur sudah pesan tiket,” kata Win.

Untuk itu, Win berharap untuk tahun depan, surat MenPAN diharapkan bisa keluar lebih awal.

Sementara Ade Komarudin Ketua DPR mengatakan kalau momentum halal bi Halal untuk evaluasi kinerja.

“Kinerja ke depan harus semakin baik. Saya senang dapat laporan, tidak ada karyawan yang bolos,” kata Ade.

Dia juga berharap soal anggaran harus clear and clean goverment, sehingga sekjen DPR RI tidak akan wira wiri ke 3 huruf itu (KPK) untuk menjelaskan soal anggaran.

Dalam halal bi hala ini hadir semua karyawan Kesetjenan dan dua pimpinan DPR, masing-masing Ade Komarudin dan Fadli Zon. (faz/ipg)