Tidak Ada Toleransi Pengedar Obat dan Makanan Ilegal

Komjen Ari Dono Sukmanto Kabareskrim Polri mengatakan, pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat menjadi fokus Polri bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Ilegalitas obat dan makanan itu menjadi bukti bahwa masyarakat bahkan perekonomian nasional terancam.

Penerapan langkah-langkah penindakan sebagai bentuk lain dari pencegahan lebih diintensifkan oleh Polri dan BPOM.

Peningkatan intensifitas antara Polri dengan BPOM menjadi keharusan karena terkait dengan masa depan bangsa dan negara.

“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana obat dan makanan, harus dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan,” kata Kabareskrim usai pertemuan dengan BPOM, di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Dijelaskan, langkah Polri-BPOM itu untuk melindungi masyarakat dan perekonomian negara secara nasional dari bahaya akibat beredarnya obat dan makanan yang tidak standar dan layak dikonsumsi.

Karena itu, optimalisasi MoU antara kedua lembaga yang dijabarkan dengan perjanjian kerjasama hingga di kewilayahan harus disegerakan.

Berdasarkan data, BPOM mencatat pada periode 2013-2015, obat palsu dan ilegal didominasi golongan disfungsi ereksi, antibiotika, antipiratik-analgetik, antihipertensi, dan antihistamin.

Hingga periode Januari-Juni 2016, BPOM telah mengidentifikasi 17 merek obat palsu, yang didominasi golongan vaksin, anti-tetanus serum, serta obat disfungsi ereksi. (jos/dwi)