Tidak Ada Ampun, Tindak Tegas Aparat Terlibat Penyelundupan

Joko Widodo Presiden menginstruksikan tindak tegas aparat yang ikut bermain dan menjadi backing penyelundupan.

Jangan diberi ampun, jangan ada lagi “kongkalikong” dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor.

“Saya ingin dilakukan reformasi total dalam tata perizinan impor, semuanya harus terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik,” kata Presiden
di depan peserta Rapat Terbatas tentang Penyelundupan di Kantor Presiden, Rabu (16/3/2016).

Menurut Presiden, penyelundupan akan mengganggu pasar dalam negeri dan melemahkan daya saing.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, Indonesia sangat rawan terhadap penyelundupan.

Produk-produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika dan juga yang berkaitan dengan illegal fishing serta penyelundupan narkoba.

“Hal ini merupakan masalah yang besar yang harus segera diatasi,” kata Presiden.

Presiden meminta langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan ini.

“Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru dilantik agar memiliki peran yang strategis untuk memerangi penyelundupan ini,” ujar dia.

Presiden juga memerintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu terus dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil. Meningkatkan patroli dan operasi bersama, termasuk dengan negara tetangga.

Polri dan TNI juga diminta meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah. (jos/dwi/rst)