Joko Widodo Presiden mengatakan, pertemuan konsultasi antara presiden dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Selasa (19/1/2016), membahas enam persoalan penting.
Keenam persoalan itu yaitu pencegahan terorisme, MEA, keberhasilan pilkada serentak, penyelesaian HAM berat masa lalu agar tidak menjadi beban sejarah.
Selanjutnya masalah amnesti untuk gerakan politik baik di Aceh maupun Papua. Terakhir, masalah yang berkaian dengan haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.
“Alhamdulillah semua pimpinan-pimpinan lembaga negara menyambut baik keenam hal tersebut. Kita semua berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama-sama dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata presiden.
Terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, kata presiden, masih dalam tahap pembicaraan awal. “Di semua lembaga negara ada proses, sehingga pada saat kita bertemu lagi sudah bisa memutuskan. Ini penting mengingat sudah ada yang ke Suriah, sudah ada yang pulang, dan ada yang diincar,” kata presiden.
Menurut presiden, salah satu yang dibahas adalah langkah preventif dan semua poinnya sudah dirangkum. “Tetapi akan diolah di lembaga-lembaga negara yang terkait dengan itu. Sehingga nanti betul-betul detail tidak ada yang tercecer satupun,” kata presiden.(jos/iss/ipg)