Selama ini Pemerintah Kota Surabaya terbuka siapa saja yang mau belajar atau diskusi, kata Muhammad Fikser Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya, saat dikonfirmasi Radio Suara Surabaya, Rabu (24/2/2016).
Pernyataan tersebut menanggapi ungkapan kekecewaan Ridwan Kamil Wali Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui akun Twitternya.
“Sy menyesalkan, Wakil walikota Bdg ditolak studi banding ol pemko Surabaya.Insya Allah dg visi NKRI kami di Bdg akn terima siapapun ut studi,” tulis @ridwankamil, Rabu (24/2/2016) siang.
Menurut Fikser, setiap hari sering datang pemerintah daerah yang belajar ke Pemerintah Kota Surabaya. “Jangankan dari Bandung yang dekat, dari Papua yang jauh, semua belajar ke Surabaya,” kata dia.
Menurut Fikser, Pemerintah Kota Surabaya akan mengkonfirmasi ulang setiap pengajuan studi banding dan menyesuaikan jadwal studi banding dengan jadwal Pemkot.
“Kalau yang datang walikota atau bupati ya yang menerima walikota. Saat ini kami sedang konsentrasi terhadap pemeriksaan keuangan oleh Badan Perencana Keuangan (BPK),” katanya.
Pengajuan studi banding kata Fikser, pasti dilaksanakan antara staf dengan staf. “Tidak mungkin big boss dengan big boss,” ujar dia.
Dia juga memastikan tidak ada missunderstanding antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Bandung.
“Bu Risma sudah berpesan, apapun kemajuan Kota Surabaya bukan hanya untuk Pemerintah Kota Surabaya tapi seluruh Bangsa Indonesia agar sama-sama maju. Buktinya Pemkot Bandung tempo hari kita terima,” ujar Fikser.
Terkait bentuk tanggapan atau konfirmasi yang akan diberikan Pemerintah Kota Surabaya atas kicauan Wali Kota Bandung, Fikser menegaskan akan mengkomunikasikan hal itu dengan baik.
“Tidak harus ditanggapi dengan begitu (balasan di media sosial, red). Perlu pertimbangan membuat suasana lebih baik, jadi bijak,” kata dia.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
