Tak Punya Pekerjaan dan KTP, Warga Surabaya akan Disidang di Kelurahan

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya akan perintahkan seluruh lurah mendata pekerjaan seluruh warganya. Pendataan ini diperlukan untuk lebih memberdayakan warga dalam membangun dan memajukan kehidupan kota.

“Harus dicarikan pola, misalkan para lurah nanti saya minta mendata warganya melihat pekerjaan mereka apa,” kata Risma, usai menjadi pembicara dalam satu sesi di Prepcom3 UN Habitat III di Grand City Surabaya, Selasa (26/7/2016).

Risma mengatakan, bagi warga yang tak sanggup menunjukkan pekerjaanya, nantinya akan ada mekanisme persidangan antar warga sehingga warga ini bisa menjaga kedisiplinan di kampungnya.

“Aku ndak mau kecolongan, mereka nanti akan disidang agar disiplin, harus menunjukkan KTP dimana dia bekerja. Kalau tidak punya pekerjaan dan tidak punya KTP mungkin dia ini punya niat jelek di Surabaya,” kata dia.

Pendataan inilah, kata dia, merupakan satu solusi yang disampaikan dalam forum Prepcom3. Dengan pendataan ini maka urbanisasi yang sering menimbulkan masalah bisa ditekan.

Urbanisasi, kata Risma, sejatinya bukan masalah. Justru urbanisasi sejatinya memiliki nilai tambah bagi kota jika mampu dikelola dengan baik.

Pendataan bagi warga, kata Risma, nantinya juga akan melibatkan ketua RT dan RW karena di tingkat inilah yang mengetahui secara pasti kebiasaan dan data pekerjaan para warganya.

“Urbanisasi itu tidak merugikan, sekarang sedang kita siapkan sistem sampai RT dan RW bagaimana mereka bisa mengontrol urbanisasi di lingkungannya masing-masing,” kata Risma.

Sekadar diketahui, dalam Prepcom3 kali ini, Tri Rismaharini memang menjadi salah satu pembicara Side Event Prepcom 3 Towards a More Eduitable City. (fik/ipg)