Surabaya Punya BPBD pada 2017 Mendatang

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) akan resmi bernama Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB-Linmas) Kota Surabaya.

Soemarno Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya mengatakan, peresmian perubahan nama badan di lingkungan Pemkot Surabaya ini masih menunggu Wali Kota Surabaya.

“Kami masih menunggu Wali Kota,” katanya kepada suarasurabaya.net, Rabu (14/12/2016).

Demikian halnya, soal penambahan atau pengurangan personel. Soemarno mengaku juga masih menunggu, apakah memang akan ada penambahan atau tidak.

“Karena nomenklatur personelnya belum ada. Tapi tetap akan melibatkan dinas teknis terkait lainnya,” ujarnya.

BPB-Linmas yang nantinya tidak hanya menjadi koordinator Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB) tapi lebih banyak turun aksi.

Sebab, dengan perubahan nomenklatur ini, Bakesbangpol Linmas nanti akan menjadi lembaga teknis penanggulangan bencana.

“Nanti akan lebih bisa fokus. Karena tanggungjawabnya kan lebih, sudah menjadi lembaga teknis,” kata Soemarno.

Anggaran operasional BPB-Linmas juga telah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya dan telah disahkan dalam APBD 2017. Sayangnya, Soemarno tidak menyebutkan nominalnya.

Namun, dia memastikan BPB-Linmas Kota Surabaya akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai kebutuhan di lapangan. Terutama berkaitan peralatan kedaruratan.

Misalnya, BPB-Linmas akan melengkapi diri dengan mobil dapur umum dan mobil penjernih air minum yang memang diperlukan saat terjadi bencana.

Sebelumnya, Sudarmawan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim membenarkan hal ini. Surabaya, menurutnya, akan memiliki BPBD yang akan diresmikan pada 2017 mendatang.

Saat ini, sudah ada 35 BPBD di Kabupaten-Kota yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya BPBD Surabaya yang bernama BPB-Linmas, Jawa Timur akan memiliki 36 BPBD.

Keberadaan BPBD ini, menurut Sudarmawan, sangat penting dalam hal penanggulangan bencana di masing-masing daerah. Tidak hanya soal tenaga.

“Dengan adanya BPBD, renkon (rencana kontijensi bencana,red) di setiap daerah akan tersusun lebih baik. Sehingga ketika ada bencana yang melanda, penanganannya lebih baik,” ujarnya.(den/ipg)