Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Indonesia Sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan, seluruh bidang tanah di tiga daerah pilot project Program Sertifikasi Tanah sudah terdaftar pada 2017 mendatang.
Tiga daerah itu antara lain di DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Pulau Batam. Menurut Sofyan, saat ini ada sekitar 300 ribu bidang tanah di DKI Jakarta yang belum terdaftar dan kurang lebih 224 ribu bidang tanah di Surabaya yang belum terdaftar.
“Mudah-mudahan, tidak ada lagi tanah di Surabaya yang tidak terdaftar, sehingga sertifikat tanahnya jelas dan tidak ada lagi sengketa,” katanya dalam launching Program Sertifikatkan Surabaya di Balai RW 02, Made, Senin (26/9/2016).
Tidak hanya dua daerah di atas, program ini juga dilaksanakan di Pulau Batam. Targetnya pun sama, seluruh tanah di Pulau Batam terdaftar di BPN pada 2017 mendatang.
“Sehingga pulau Batam ini menjadi tempat investasi yang lebih nyaman lagi. Kami di BPN akan ikutkan pelayanan one stop service,” ujarnya.
Pilot project di tiga daerah ini, kata Sofyan, rencananya akan dilanjutkan ke Kabupaten/Kota lain yang telah mengajukan diri menjadi tempat pelaksanaan program ini.
Kementerian ATR/BPN telah menargetkan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bersertifikat.
Sampai saat ini, ada sejumlah total 120 juta bidang tanah di Indonesia. Baru 45 juta diantaranya yang sudah bersertifikat.
“Kalau memang tidak memungkinkan seluruhnya bersertifikat, setidaknya terpetakan dan terdaftar dulu seluruhnya,” ujarnya.
Pemetaan ini memungkinkan BPN memiliki data nomor induk setiap persil yang ada, siapa pemiliknya, hingga masalah apa yang sedang dihadapi.
“Sehingga nanti di kemudian hari, pemilik yang ingin mensertifikatkan tanah tinggal datang ke BPN untuk menyesuaikan data dan mengurus sertifikatnya,” katanya.
Program Sertifikasi Tanah Kementerian ATR/BPN ini, kata Sofyan, memang terbatas pada anggaran. Saat ini, sumber pendanaan dari APBN sangat terbatas.
Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) saat ini hanya mampu menjangkau 1 juta sertifikat tanah saja. Padahal, masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Demikian halnya APBD, yang juga terbatas dalam hal pembiayaan sertifikasi tanah.
Karena itu, dalam program Sertifikatkan Surabaya ini, kantor Pertanahan Surabaya dan Pemkot Surabaya mengajak pengusaha menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk masyarakat.
Bambang Priyono Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I mengatakan, ada sembilan pengusaha yang telah menyalurkan CSR-nya untuk program ini.
“Sudah ada 6.500 bidang tanah di Surabaya yang siap disertifikatkan oleh para pengusaha ini,” katanya.(den/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
