Soekarwo Minta IKA PMII Tak Terjebak pada Liberalisasi Nilai

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengusulkan agar Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dapat memaknai ideologi dalam bekerja pada kehidupan sehari-hari.

Ideologi yang dimaksud, kata Soekarwo, adalah proses ideologi yang dimiliki oleh PMII dengan terapan aplikasi secara kongkret dalam kehidupan bermasyarakat.

“Hal ini yang harus kita pelajari dalam PMII, begitu ada perubahan dalam masyarakat, PMII dapat berubah sekaligus menyesuaikan dengan proses itu. Ini merupakan salah satu cara untuk mengukur keinginan masyarakat seperti apa tentang kesejahteraan,” kata Soekarwo saat menghadiri dan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) I PW IKA PMII Jatim di Hotel Sahid Surabaya, Sabtu (10/12/2016).

IKA PMII merupakan forum berkumpulnya para intelektual yang diharapkan mampu menerapkan working ideology di tengah masyarakat.

Menurut Soekarwo, ideologi adalah muara dari kesejahteraan. PMII merupakan organisasi yang memiliki basis sangat kuat di bidang keagamaan. Untuk itu, kata Soekarwo, cara yang tepat dalam berkontribusi kepada masyarakat yaitu bekerja sesuai ideologi yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pakde Karwo juga mengingatkan, kepada PMII agar jangan terjebak pada liberalisasi nilai. PMII harus meletakkan nilai nilai ideologis keagamaan yang kuat dengan melibatkan peran masyarakat, bukan meletakkan keputusan dengan suara terbanyak.

Dia mencontohkan, penerapan working ideology dalam pancasila yang dilakukan di Jatim pada bidang ekonomi, yaitu dengan mengkongkretkan rasa keadilan untuk menuju kemakmuran.

Selain itu, Pakde Karwo juga mengatakan, penerapan working ideology pancasila yang dilakukan di Jatim diaplikasikan dalam meilindungi masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dengan pembiayaan murah. Hal itu tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam hal pembiayaan.

Perlindungan masyarakat kecil dalam persaingan pasar juga harus diberikan oleh pemerintah. Hal ini termasuk saat penggusuran PKL, Pemprov Jatim tidak melaksanakannya terlebih dahulu sebelum adanya lahan pengganti untuk para PKL.

Mujahid Anshori Ketua IKA PMII Jatim mengatakan, forum ini merupakan salah satu forum yang luar biasa, karena dalam forum ini semuanyaakan berproses dengan cara yang luar biasa dalam menghasilkan keputusan luar biasa pula.

“Perbedaan visi, profesi yang dimiliki alumni dan bendera politik akan melahirkan ego sektoral. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan agar PMII tidak tenggelam. Melalui Muswil PMII ini, diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam mempersatukan keinginan semua pihak pada bingkai rumah damai dalam pergerakan,” katanya. (tit)