Soal UN Ditolak Presiden, Ini kata Mendikbud

Muhadjir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku pasrah kepada putusan Jokowi Presiden yang tetap memberlakukan ujian nasion atau UN.

Keputusan presiden ini disampaikan dalam rapat kabinet di kantor Presiden, Senin (19/12/2016) setelah melalui dua kali rapat terbatas (Ratas) membahas evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Menurut Mendikbud, rencana penghapuan UN sudah melalui pengkajian dan pembahasan yang cukup mengenai dampak dari penyelenggaraan UN.

Diantaranya menimbulkan stres di kalangan anak didik setiap menjelang pelaksanaan UN karena takut tidak lulus.

Dampak yang lain adalah adanya ketidakjujuran dan upaya jual beli naskah soal UN, melalui berbagai modus yang dilakukan anak didik, orang tua maupun oknum guru atau panitia penyelenggara UN.

Karena Presiden dan rapat terbatas kabinet berkehendak lain yakni UN tetap dipertahankan Mendikbud menyatakan manut saja.

Dengan dimentahkannya wacana penghapusan UN sejak Muhajir diangkat menjadi Mendikbud menggantikan Anis Baswedan, ada dua wacana yang dia sodorkan, tidak disetujui Presiden. Pertama soal belajar sehari di sekolah untuk memudahkan pengawasan anak didik. Yang kedua soal wacana penghapusan UN.

Seperti yang saya laporkan kemarin, Pramono Anung Sekretaris Kabinet menjelaskan Ujian Nasional tetap diadakan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan.

Sejumlah langkah perbaikan yang disiapkan antara lain peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi sehingga diharapkan adanya evaluasi kinerja para pendidik, dan pemberian kisi-kisi nasional terhadap empat mata pelajaran yang diujikan.

Dengan demikian Ujian Nasional ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa di kemudian hari.

Pada Ratas yang dihadiri Jusuf Kalla Wapres dan beberapa anggota kabinet, Jokowi minta Mendikbud supaya terus meningkatkan mutu pendidikan nasional. (jos/dwi)