Sespimti Polri Bertemu DPD RI Bahas Permasalahan Daerah

Para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menerima delegasi dari Sekolah Pimpinan Tingkat Tinggi Polisi Republik Indonesia (Sespimti Polri) Dikreg ke-25, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di ruang rapat Komite IV, Jumat (10/6/2016).

Budiono Wakil Ketua Komite IV DPD RI beserta dua anggota Komite IV, masing-masing Sofwat Hadi dan Mohammad Soleh menerima 7 orang Sespimti Polri, dan dua orang pendamping yaitu Brigjen Rudi Setiono, dan Kombes Bastomy Sanap.

Rudi Setiono Pendamping Sespimti Polri, menyampaikan maksud dan tujuan KKP.

“Dalam KKP ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf dan pimpinanTingkat Tinggi dengan bersinergi dengan DPD RI sebagai lembaga Negara, sebagai bahan pertimbangan bagi Polri untuk dapat menciptakan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang lebih efektif di Indonesia,” kata Rudi.

Budiono memberikan pemaparan tentang peran dan fungsi DPD dan Komite IV secara khusus.

“Komite IV, khususnya mendapat tugas dibidang anggaran, perpajakan, statistik, ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dimana saat ini yang komite IV dorong adalah RUU baru terkait dengan peningkatan pendapatan, dan kami saat ini tengah membahas RUU perubahan tata cara dan ketentuan perpajakan,” kata dia.

Budiono juga memberikan gambaran perekonomian Indonesia.

“Minggu ini komite IV baru saja melakukan rapat kerja dengan Menteri keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI, nah kami bisa gambarkan bahwa dari tahun 2011 ? 2015 sektor perekonomian Indonesia masih ada kecenderungan menurun, nampaknya pertumbuhan indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian di indonesia itu masih cukup bagus dan terkendali karena terus tumbuh tidak seperti di Brazil dan Afrika Selatan. Mengingat Indonesia adalah negara berkembang,” ujar Budiono.

Dia mengatakan bahwa Indonesia saat ini bergantung pada pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

“Betapa Indonesia sangat bergantung pada pajak pusat, yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan,” kata dia.

Menurut Budiono tax rasio di Indonesia masih rendah karena hanya sekitar 12 % dengan penduduk sekitar 250 juta, dibanding dengan negara tetangga seperti malaysia itu tax rasio nya mencapai 15%.

Andi Fairan salah satu peserta dari Sespimti Polri minta keberpihakan DPD terus suarakan aspirasinya.

“Kita sebagai negara demokrasi, tapi di penerapannya kita sudah merambah ke sistem liberalisme dan kapitalisme, dimana yang kuat yang menang, contoh sebelah mini market A lalu persis di sebelahnya mini market B dan mini market C, nah ini kan masalah karena pasar tradisional tidak bisa hidup, karena daya beli masyarakat untuk berdagang itu kan terbatas kalau dibandingkan dengan mini market yang bisa beli dengan grosir dengan harga lebih murah namun dengan modal yang besar, ini harus diatasi agar usaha rakyat kecil bisa dilindungi. Seperti di kalimatan tengah itu tidak ada mini market A dan mini market I,” ujar dia.

Menurut Bastomy Sanap, Polri yang bertugas memelihara Kamtibmas yang mendukung pembangunan nasional.

“Beberapa di daerah Indramayu memproduksi petasan dalam skala besar, padahal itu sejenis umkm di daerah, jangan sampai menimbulkan masalah keamanan, nah untuk ini kami butuh kerjasama dengan pemda untuk membuat aturan agar warganya tidak produksi petasan dan diberdayakan lewat penyuluhan-penyuluhan,” kata dia.

Diakhir pertemuan Brigjen Rudi Setiono memberikan apresiasi. “Kami sangat berterimakasih karena hari ini wawasan kami terbuka terkait dengan tugas dan fungsi DPD, fungsi anggaran legislasi, masalah keimbangan keuangan pusat dan daerah dan permasalahan pembangunan di daerah,” ujar dia.(faz/ipg)