Senin, Pelajar se-Surabaya akan Serahkan Ribuan Surat ke Presiden

Perwakilan pelajar SMP, SMA dan SMK di Surabaya akan temui presiden guna menolak rencana pengambil alihan pengelolaan SMA dan SMK ke tangan pemerintah provinsi. Selain akan temui presiden, mereka juga akan membawa sebanyak 33.130 lembar surat yang isinya meminta pengelolaan SMA dan SMK tetap di tangan pemerintah kota.

“Dengan jalur Bu Risma ini (memprotes ke presiden), mudah-mudahan bisa dikabulkan presiden,” kata Edward Dewarici, kuasa hukum wali murid pelajar Surabaya ketika ditemui suarasurabaya.net di Balai Kota usai mengantarkan siswa bertemu Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Edward berharap, para pelajar Surabaya bisa bertemu langsung dengan Presiden sehingga aspirasi mereka menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pengecualian bagi Surabaya dalam hal pengalihan pengelolaan SMA dan SMK.

“Setidaknya ada proses pengambilan keputusan di wilayah pemerintahan itu. Kalau presiden bisa minta Mendagri saya kira masalahnya akan selesai,” katanya.

Masalahnya, kata Edward, aturan pengalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi ini sudah masuk dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Kami enggak tahu nanti bentuknya bagaimana, memang harus ada peraturan pengganti undang-undang. Atau setidaknya nanti di PP (Peraturan Pemerintah)-nya, akan ada pengecualian untuk Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, puluhan ribu surat kepada presiden dari siswa-siswi SMP dan SMA/SMK di Surabaya saat ini juga sudah dikumpulkan dalam empat kotak kontainer plastik besar. Surat itu berisi tentang pendapat dan permohonan para pelajar agar SMA/SMK di Surabaya tetap dikelola oleh Pemerintah Surabaya.

Rencananya, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya juga berada di Jakarta pada Senin pekan depan untuk mendampingi para pelajar ini menyerahkan surat ke Joko Widodo Presiden. “Senin depan aku ke Jakarta. Jadi bisa ketemu di sana,” katanya kepada wartawan.

Sebelumnya diberitakan, kurang lebih 65 pelajar di Surabaya mendatangi Balai Kota Surabaya untuk menemui Risma dan menyerahkan empat kotak kontainer plastik surat dari siswa se-Surabaya.

Tidak hanya pelajar SMA dan SMK, pelajar kelas sembilan SMP di Surabaya juga hadir menyampaikan aspirasinya kepada Risma. Sebab, mereka mengaku akan merasakan dampak peralihan pengelolaan SMA/SMK, kalau memang jadi diterapkan di Surabaya.

Para pelajar ini khawatir, mereka akan terlibat dalam persaingan yang lebih berat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan tidak bisa lagi merasakan prioritas 98 persen untuk pelajar asal Surabaya dan 2 persen untuk pelajar dari luar Surabaya.

Selain itu, mereka juga khawatir, saat mereka masuk ke SMA/SMK di Surabaya, mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. (den/fik)