Wiranto Menko Polhukam, selaku pengendali Satgas Saber Pungli, mengatakan, Satgas sapu bersih pungli yang dipimpinnya mengepung pungli dari semua arah, agar dalam waktu singkat tidak muncul lagi.
Pernyataan Wiranto itu disampaikan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
“Tempat-tempat pelayanan publik yang selama ini ditengarahi menjadi sarang pungli, seperti tempat pengurusan SIM, STNK, sertifikat tanah, IMB, serta pungli ditempat lain yang meresahkan masyarakat disasar Satgas Saber Pungli,” kata Wiranto.
Satgas ini bekerja tidak hanya menindak pungli di luar, tapi juga di dalam instansi yang menjadi bagian dari satgas, seperti Polri, Kejaksaan dan lainnya.
“Ketika Presiden menandatangani Perpresk (Satgas Saber Pungli) ini, beliau memberikan strong messagge atau pesan yang sangat kuat bahwa Saber Pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar, tetapi juga ke dalam,” kata.Wiranto
Dalam Perpres itu, Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai penanggungjawab sekaligus pengendali, Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua I Irjen Kemendagri, Wakil Ketua II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Sekretaris staf ahli di Kemenko Polhukam.
“Anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, jaksa agung, Kemendagri, Kemenkum HAM, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, BIN, dan Polisi Militer TNI. Mengapa PM dilibatkan, kalau yang punglinya TNI, nggak ringkuh-ringkuh lagi bertindak. Butuh dari ketiga angkatan,” ujarnya.
Secara teknis di lapangan, Saber Pungli melibatkan setiap kementerian dan lembaga yang masing-masing punya unit sapu bersih sampai daerah. Personalianya adalah unsur pengawasan di tiap kementerian dan lembaga tersebut.
Ini langsung diputuskan Presiden agar betul-betul bersih. Pungli ini seperti membudaya di Indonesia, semua lapisan terjadi punglutan di luar ketentuan.
“Ini meresahkan masyarakat terutama masyarakat kecil, dan ingat bukan cuma Rp 10 ribu, tapi sampai miliar dan ini tentu harus kita bersihkan,” kata Wiranto.(jos/iss/ipg)