SBY Bantah Dirinya Berada di Belakang Aksi Damai 4 November

Susilo Bambang Yudoyono ( SBY) Presiden ke-6 RI membantah dirinya membiayai dan berada di belakang aksi damai pengawal fatwa MUI tentang penistaan agama yang diduga melibatkan Ahok Gubernur DKI yang akhirnya menjadi beban negara.

Bantahan itu disampaikan langsung kepada Wiranto Menko Polhukam dan Jusuf Kalla Wapres, Rabu (2/11/2016).

Menurut SBY, tuduhan itu merupakan fitnah yang cukup mengerikan. Apalagi kalau tuduhan bersumber dari intelejen.

Pernyataan Ahok, tentang surat Al Maidah ayat 51 oleh umat Islam dipandang sebagai dugaan penistaan agama Islam, tidak ada hubungannya dengan Pilgub DKI. Terlalu kecil kalau masalah agama atau aqidah dibandingkan dengan Pilgub DKI.

Supaya dugaan penistaan agama ini tidak menjadi isu politik yang memanaskan situasi dan semuanya menjadi terang benderang.

SBY sependapat kalau kasus Ahok diselesaikan melalui jalur hukum karena perangkatnya ada yakni KUHP.

Adanya aksi turun ke jalan untuk mengawal fatwa MUI karena masyarakat menangkap kesan adanya pilih kasih.

Ahok yang dekat dengan penguasa seakan-akan tidak bisa disentuh dan dianggap orang yang kebal hukum. Karena itu supaya negara ini tidak terbakar oleh orang-orang pencari keadilan maka kasusnya pak Ahok harus diproses sesuai dengan hukum.

Menyikapi kegaduhan dan hiruk pikuk terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, Joko Widodo Presiden menyatakan tidak akan mengintervensi dan menyerahkan sepenuhnya melalui proses hukum.

Jokowi minta masyarakat tenang, tidak mudah terprovokasi yang menyebabkan negara ini tidak kondusif.

Bagi yang tetap akan turun ke jalan, Jokowi supaya tetap menjaga ketertiban. Jangan merusak dan bertindak anarkis. (jos/dwi)