Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya setelah pengesahan APBD 2017 di DPRD Surabaya, Rabu (30/11/2016), mengatakan, masih ada evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
Soal anggaran bantuan operasional (Bopda) SMA/SMK yang terancam tidak cair, Risma akan berbicara lebih lanjut dengan Soekarwo Gubernur Jatim.
“Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan ngemis ke gubernur supaya bisa tetap dikelola kami,” kata Risma, Rabu (30/11/2016).
Risma mengaku mendapatkan saran dari Pemerintah Pusat agar meminta surat persetujuan Gubernur mengenai pengelolaan SMA/SMK di Surabaya.
“Saya dapat saran, meskipun kewenangan SMA/SMK di Surabaya ada di Provinsi, kalau sudah ada persetujuan Gubernur pengelolaan tetap di kami (Pemkot) masih bisa,” katanya.
Meski demikian, Risma mengaku masih berharap ada keputusan dari MK soal pengelolaan SMA/SMK di Surabaya agar tetap berada di Pemkot Surabaya.
Mengenai anggaran Sekolah Menengah yang masuk dalam BOPDA di APBD 2017, Risma beralasan agar gaji guru GTT dan PTT di Surabaya terselamatkan.
Menurutnya, anggaran DAU/DAK dari pusat sudah tidak akan ditambah. Padahal, menurutnya, Pemkot Surabaya selalu defisit setiap tahinnya untuk belanja gaji guru tersebut.
“Sekitar Rp200 miliar sampai Rp300 miiar. Tapi nanti kami ambilkan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak apa-apa. Kami enggak mau guru sampai enggak gajian,” kata Risma.(den/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
