Revisi UU KPK Terganjal UU Tax Amnesti dan Terorisme Lolos ke DPR

Ada sekitar 40 Undang-undang yang dibahas dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan pimpinan KPK dan ketua fraksi DPR RI di Istana Merdeka, Senin (22/2/2016).

Dari 40 UU ada tiga yang menjadi prioritas program legislasi nasional, yakni revisi UU KPK, UU Tax amnesti dan UU terorisme.

Melihat dinamika perkembangan politik di masyarakat dan kuatnya penolakan terhadap revisi UU KPK, pemerintah dan DPR sepakat soal revisi UU KPK tidak dibahas saat ini.

Joko Widodo Presiden menjelaskan, telalu tergesa-gesa dan tidak tepat kalau UU KPK dibahas sekarang.

Harus disosialisaikan dulu agar masyarakat paham tujuan dari revisi UU KPK ini.

Menurut Jokowi, rapat konsultasi membahas revisi UU KPK berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang mendukung revisi UU KPK maupun yang menolak saling menghormati.

Ade Komarudin Ketua DPR RI menjelaskan, tidak ada yang merasa dirugikan dengan ditundanya pembahasan revisi UU KPK.

Penundaan ini bukan akibat tekanan pihak lain tapi pemerintah maupun DPR menganggap waktunya terburu-buru. (jos/dwi)