Presiden Nilai Implementasi Poros Maritim Lamban

Tiba di Parapat, Joko Widodo Presiden langsung menggelar rapat terbatas di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (20/8/2016) petang.

Rapat terbatas kali ini membahas tentang Percepatan Implementasi Poros Maritim. “Hampir dua tahun kita berbicara masalah poros maritim dan sampai saat ini, saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan tapi banyak yang belum,” kata Presiden.

Sebagai sebuah negara yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia harus dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Indonesia harus manfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak berbatasan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Kata Presiden, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan membangun pengembangan pelabuhan yang ada. Kemudian harus memberikan prioritas pada infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan membangun tol laut.

Presiden berharap agar dilakukan perhatian terhadap pembangunan yang berkaitan dengan sea port, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan.

Pengolahan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan, Sumut bisa betul-betul kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia.

Kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, dimana kekayaan laut Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Pemanfaatan kekayaan laut kita untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

Aktivitas di laut, lanjut Presiden, mencakup banyak sektor yakni perhubungan laut, maritim, industri perikananan, wisata bahari, energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan kekayaan sumber laut dan pariwisata kelautan. “Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan,” tutur Presiden.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya membangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut.

“Kita tidak bisa mengabaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim kita dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya ilegal fishing tapi juga perusakan ekosistem laut,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan banyaknya masalah yang terjadi pada perairan Indonesia.

“Laut sering digunakan untuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya,” terang Presiden.

Turut hadir dalam rapat tersebut Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Basuki Hadimulyono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan, Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asman Abnur Menteri PAN & RB, Arief Yahya Menteri Pariwisata, Bambang Brodjonegoro Kepala Bappenas, Teten Masduki Kepala Staf Kepresidenan dan Triawan Munaf Ketua Bekraf. (jos/dwi/rst)