Polri Minta Aksi Buruh Diganti Hari Lain, KSPI Tuntut Persamaan Hak

Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri mengharapkan, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mau mengatur ulang jadwal aksi menuntut kenaikan upah, di Jakarta.

Rencananya, para buruh akan menggelar aksi mogok nasional yang berpusat di depan Istana Negara, tanggal 2 Desember 2016, berbarengan dengan Aksi Bela Islam jilid 3 yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kata Boy Rafli, kalau agenda dan buruh berbeda dengan ormas Islam yang akan melakukan dzikir dan shalat Jumat berjamaah di Lapangan Silang Monumen Nasional, sebaiknya dilakukan di lain hari.

Sekarang, polisi berupaya berkoordinasi dengan elemen buruh yang berencana melakukan unjuk rasa di Jakarta.

Menanggapi harapan dari polisi itu, Said Iqbal Presiden KSPI mengatakan kalau aksi yang akan dilakukan bersama buruh dari Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta juga aksi damai. Dia meminta pimpinan kepolisian memberlakukan buruh sama dengan peserta aksi Bela Islam.

“Ini aksi damai seperti Aksi Bela Islam. Makanya kami minta Kapolda dan Kapolri memberlakukan yang sama kepada peserta aksi ormas Islam dan aksi buruh tanggal 2 Desember. Jangan ada standard ganda, dimana satu kelompok boleh melakukan aksi, sedangkan kelompok lain tidak boleh. Itu sama saja Polisi main politik,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Selasa (29/11/2016).

Sekadar diketahui, ada dua tuntutan yang mau sampaikan buruh lewat aksi itu. Pertama, meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum sampai 20 persen.

Tuntutan kedua, mendesak penegak hukum segera menangkap dan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta nonaktif, tersangka kasus penodaan agama.

Selain di Jakarta, aksi Mogok Nasional rencananya juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi.

Menurut Said Iqbal, sampai hari ini sudah 16 provinsi yang konfirmasi ikut menggelar aksi, antara lain Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (rid/iss/ipg)