Pemkot Kecolongan, Bangunan Radio Pemberontakan Bung Tomo Rata dengan Tanah

Dua orang tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan telah mengobservasi reruntuhan bangunan Rumah Radio Pemberontakan Bung Tomo, Jalan Mawar Nomor 10, Kamis (5/5/2016).

Kedua orang ini memeriksa material bangunan yang sudah runtuh, rata dengan tanah, mulai dari batu bata hingga genting yang masih tersisa.

Kemarin sore, tim BPCB Trowulan sudah datang atas undangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kota Surabaya, tapi belum sempat melakukan observasi.

Sayangnya, setelah melakukan observasi, kedua orang tim cagar budaya ini tidak berkenan memberikan keterangan.

Turut mendampingi kedua orang tersebut Maulisa Nusyara Kepala Bidang Kebudayaan, Disbudpar Kota Surabaya.

Perempuan yang biasa dipanggil Icha ini mengatakan hasil observasi masih akan diproses oleh tim cagar cagar budaya.

“Masih diproses sama Tim Cagar Budaya, ya,” ujarnya sambil masuk mobil lalu pergi dari lokasi di Jalan Mawar.

Sementara, Freddy Istanto Pemerhati Arsitektur sekaligus Direktur Sjarikat Poesaka Surabaya mengatakan bangunan Radio Pemberontakan Bung Tomo ini sebenarnya sudah masuk dalam buku Profil Cagar Budaya Surabaya, terbitan dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, 2009 lalu.

“Iya, ini sudah masuk dalam buku ini. Pemiliknya Pak Amin. Cagar Budaya kategori B. Ini buku terbitan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya tahun 2009,” ujarnya.

Bangunan Cagar Budaya Kategori B, sesuai Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Bangunan Cagar Budaya memang boleh direnovasi.

“Tapi hanya bagian interiornya saja. Kalau sampai dibongkar seperti ini, ranahnya sudah kriminal. Seharusnya polisi sudah bertindak,” katanya.

Freddy menyayangkan, Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota berlatar belakang arsitek bisa sampai kecolongan dengan adanya pembongkaran rumah Radio Bung Tomo ini.

“Bu Risma Arsitek, saya arsitek, Ridwan Kamil Arsitek. Kami menyayangkan Kota Surabaya yang dipimpin oleh seorang arsitek, bisa sampai kecolongan,” ujarnya.

Freddy bersama komunitas pemerhati sejarah Surabaya, antara lain Surabaya Historical Community, dan Indonesian History Surabaya, akan meminta DPRD Kota Surabaya melakukan hearing dengan Pemkot Surabaya, mengenai hal ini. (den/rst)