Pemerintah Tak Lakukan Sosialisasi, Korban Vaksin Palsu Ricuh

Pasca Menkes mengumumkan 14 rumah sakit yang menerima vaksin palsu, kemudian berduyun-duyun masyarakat yang menjadi korban menuju rumah sakit tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban dan minta penjelasan dampak dari vaksin palsu tersebut.

Karena emosi dan ada rasa ketakutan akibat dampak vaksin palsu, maka mereka yang menjadi korban inipun tidak percaya terhadap penjelasan pihak rumah sakit.

Saleh Partaonan Daulay anggota komisi IX DPR RI mengatakan, seharusnya begitu diketahui ada rumah sakit yang menerima vaksin palsu dan dikuatkan oleh Bareskrim Polri, maka tim dari Kementerian kesehatan dan Bareskrim langsung mendata korban dan mendatanginya untuk memberikan penjelasan soal vaksin palsu.

Langkah tersebut penting supaya tidak timbul gejolak seperti sekarang.

“Tujuannya untuk apa, Bareskrim datang kesana untuk menjelaskan penelitian dan investigasi mereka. Jadi harus pemerintah yang hadir disitu, karena pemerintah yang bertanggungjawab,” ujar Saleh dalam diskusi membahas vaksin palsu, Sabtu (16/7/2016).

Dia juga. Minta kementerian kesehatan untuk segera mendatangi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes-fasyankes) yang diduga melakukan imunisasi dengan vaksin palsu tersebut. Seluruh anak-anak yang pernah diimunisasi dalam kurun waktu peredaran vaksin palsu tersebut diminta untuk dites kesehatan dan juga kekebalan tubuhnya.

Selanjutnya, para dokter pemerintah menentukan apakah perlu diadakan imunisasi ulang atau tidak. Jika ada perlakuan medis yang akan diterapkan, orang tua anak harus diminta persetujuannya.

“Tes kesehatan itu adalah bagian dari amanat rapat yang disepakati kemarin. Perlu dilakukan segera sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan kegalauan berlebih dari para orang tua yang anaknya mendapatkan imunisasi di fasyankes-fasyankes tersebut.”

Menurut Saleh, andaikata ada tuntutan dari para orang tua, pemerintah melalui satgas penanggulangan vaksin palsu diminta untuk menampung, membicarakan, dan menyelesaikannya secara baik.

Tentu sebagai konsumen, tuntutan itu dialamatkan pada fasyankes-fasyankes yang diduga melakukan kesalahan. Sementara pada sisi lain, pemerintah harus berdiri bersama masyarakat untuk mendudukkan masalah ini secara benar. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya.

“Pemerintah itu kan bekerja untuk masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat harus diutamakan.” kata dia.

Dari sisi penegakan hukum, kata Saleh, aparat kepolisian diminta untuk mempercepat proses penyelesaian penyelidikan terkait kasus ini. Dengan begitu, masyarakat meyakini bahwa mereka akan diberi keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehadiran dan kesigapan pihak kepolisian dalam menuntaskan masalah ini diyakini akan menambah kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Semua pihak berterima kasih pada kepolisian kita. Setidaknya, atas upaya mereka, kasus ini bisa terbongkar. Tinggal bagaimana agar para pelakunya dapat segera diadili,” ujar dia.(faz/tok)